kabarin.co – Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengajak publik mencermati postur APBN 2018 terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa. Diketahui sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa.
Menurut laporan KPK terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa per 31 Desember 2017. Sedangkan APBN 2018 belanja negara nilainya fantastis sebesar Rp. 2.220,7 triliun.
Abraham Samad Meminta Publik Cegah Kebocoran APBN 2018
“Ini bisa menjadi sumber kebocoran jika tidak dikelola dengan benar dan transparan,” kata Abraham.
Abraham mencontohkan kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp. 703 miliar.
“Apalagi kasus megakorupsi KTP elektronik. Negara dirugikan sebesar Rp. 2,3 triliun,. Itu nilai korupsi yang amat luar biasa,” ujar Abraham.
Berkaca dari pengalaman di sektor pengelolaan perpajakan, Abraham mengatakan masih terdapat banyak kelemahan termasuk tata kelola perpajakan yang amburadul.
“Yang bisa menimbulkan fraud dan korupsi.”
Postur APBN 2018, kata Abraham, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.
Untuk belanja negara dalam APBN 2018 pemerintah dan DPR RI menyepakati sebesar Rp2.220,7 triliun. Nilai ini fantastis, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.
“Sedangkan anggaran Infrastruktur Rp 410,7 triliun,” ujarnya.
Dalam postur APBN 2018 juga terlihat sebagian besar pengeluaran dan belanja negara tersedot dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalam pembangunan infrastruktur yang didominasi pengadaan barang dan jasa .
“Inilah celah paling besar terjadinya korupsi.” (arn)
Baca Juga:
Abraham Samad Siap Maju Jadi Capres 2019
Ada Tiga Catatan Politikus PKS terhadap RAPBN 2018
Fraksi Gerindra Bilang RAPBN 2018 Jauh dari Harapan Perbaiki Kesejahteraan Rakyat
