kabarin.co, JAKARTA-Benarkah sebelumnya Presiden Jokowi menganggap enteng aksi damai 411 lalu? Hal ini diungkap oleh mantan staf khusus era pemerintahan SBY Andi Arief tentang adanya laporan terkait demonstrasi 4 November itu.
Sikap presiden, menurut Andi bukan karena laporan intelijen yang amburadul. Tapi karena adanya salah satu laporan dari konstultan yang dibayar mantan menteri keamanan ke Presiden.
Laporan itu ditelan mentah-mentah oleh presiden seolah ada kepentingan Agus dan Sylvi dalam pilkada DKI 2017. “Laporan konsultan juga menyebut akan ada penyusupan teroris,” katanya.
Andi pun memaklumi jika Presiden Jokowi menganggap enteng aksi 411, karena rekomendasi konsultan menyebut aksi itu berhubungan dengan pilkada. Berikut hasil kesimpulan dari laporan konsultan tersebut:
- Demo 4 November sangat terkait dengan Pilkada DKI. Tujuan utamanya dalam jangka pendek adalah untuk menurunkan elektabilitas Ahok.
- Mengindikasikan adanya upaya untuk membuat komunikasi yang tidak baik dan perseteruan antara TNI-Polri.
- Presiden Jokowi tidak perlu memberikan komentar hukum tentang kasus “penistaan agama” yang dikenakan pada Ahok.
- Ada indikasi keterlibatan Cikeas.
- Sampai dengan saat ini pendukung kelompok “moderat” Islam untuk rencana 4 November masih dalam jumlah kecil. Terbesar berasal dari kelompok ‘konservatif’ dan “radikal”. Karena itu belum terdapat tanda-tanda dini bahwa rencana demo 4 November memunculkan pergeseran dari basis pemilih Ahok.
- Yang harus dilakukan adalah menjauhkan kelompok moderat besar seperti NU dan Muhammadiyah dari agenda 4 November.
- Disarankan untuk melakukan survey tertutup untuk mendeteksi besaran swing voters Muslim setelah demo tanggal 4 November.
- Direkomendasikan agar partai-partai pendukung Ahok harus berbicara dan menegaskan sikapnya.
- Disarankan untuk tetap mewaspadai free rider (kelompok teroris yang menumpang isu anti Ahok). Presiden perlu melakukan konsolidasi tertutup dengan K/L terkait.
- Pada saat demo terjadi disaranakan presiden tetap menjalankan agenda rutin biasa.
Bila demo lebih dari jam 18.00 harus dibubarkan sesuai dengan peraturan. - Pengamanan demo tetap dilakukan oleh Polri, tetapi pengamanan Istana oleh TNI. Perlu ada koordinator khusus antara TNI dan Polri menjelang 4 November.
- Sampai dengan saat ini pendukung kelompok “moderat” Islam untuk rencana 4 November masih dalam jumlah kecil. Terbesar berasal dari kelompok ‘konservatif’ dan “radikal”. Karena itu belum terdapat tanda-tanda dini bahwa rencana demo 4 November memunculkan pergeseran dari basis pemilih Ahok.
Ada 3 opsi untuk menindaklanjuti proses hukum yang melibatkan Ahok, yaitu dihentikan, memperpanjang (stalling time), atau dilanjutkan kasusnya. Ketiga opsi tersebut diperkirakan dapat menimbulkan konsekuensi masing-masing terhadap:
- Kestabilan keamanan
- Dampak eletoral
- Konsolidasi internal kepolisian
- Kredibilitas pemerintah
Meski laporan konsultan bayaran di atas belum dikonfirmasikan kebenarannya namun agaknya bisa dimaklumi jika sebelumnya pemerintah bersikap anggap enteng dan tampak seperti mengulur-ulur waktu atau berpanjang-panjang dalam proses penegakan hukum terhadap Ahok karena menganggap isu utama aksi itu berkaitan erat dengan pilkada Jakarta 2017.
Jangan demo inkonstitusional
Mengenai sas-sus bakal ada demo besar tanggal 25 November Kapolri Tito Karnavian menduga ada motif lain apalabila massa kembali turun ke jalan. Menurutnya demo itu nanti tidak lagi pada proses hukum Ahok.
Kabar mengenai demo lanjutan ini memang santer tersebar melalui berbagai media terutama di media sosial sebelum pengumuman status Ahok sebagai tersangka. Pesan itu terkait asumsi pihak Kepolisian akan menghentikan penyelidikan kasus Ahok.
“Jadi kalau ada yang mau turun ke jalan lagi untuk apa? Jawabannya gampang, kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi apalagi membuat keresahan dan keributan cuma satu saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok. Agendanya adalah inkonstitusional,” kata Tito.
Sementara Presiden Joko Widodo yakin tak akan ada demo lanjutan seperti yang terjadi pada 4 November lalu, katanya kepada prajurit Divisi Infanteri 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Rabu (16/11).
Pemerintah ini memang patut cemas dengan kemungkinan akan terjadinya lagi demo seperti aksi 411 kemarin ketika 2,3 juta pengunjuk rasa menyatakan aspirasinya pada Jum;’at 4 November 2016. Bukan saja taruhan pilkada Jakarta seperti yang mereka kira selama ini, namun merembet pada kemungkinan terjungkalnya Jokowi dari kursi kepresidenan dan gagalnya agenda-agenda besar para pendukung rezim,
Baca juga: Resahnya Istana dan Demo 25 November yang Berpotensi Lengserkan Jokowi
Seperti diketahui demo itu secara keseluruhan berlangsung sangat tertib dan damai namun tak urung terjadi juga kericuhan di penghujung aksi ketika para pendemo yang hendak menemui Presiden kesal karena pemimpin mereka tidak juga hendak menemui mereka dengan berbagai alasan.
Aksi 411 tampaknya berhasil mendorong pemerintah untuk secepatnya menjalankan proses hukum terhadap kasus penistaan yang diduga dilakukan oleh Basuki Thahaja Purnama alias Ahok.
Seperti yang disampaikan oleh wakil pemerintah lewat Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa proses hukum terhadap kasus itu akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan.
Terkait kabar yang masih sering terdengar tentang demo 25 November mendatang Jokowi mengharapkan tidak ada demo lagi. Seperti enam hari lalu. Usai mengunjungi Markas Brimob, Jokowi berharap demo besar seperti 4 November tak terulang sebab proses hukum sudah dilakukan. (mfs)
Demo 25 November Diduga Ingin Gulingkan Pemerintahan Jokowi
Jokowi Minta Tak Ada Lagi Demonstrasi 25 November
Presiden Joko Widodo Kunjungi Pasukan Kostrad di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad
