kabarin.co – Pertemuan sesepuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Akbar Tanjung dengan para perempuan alumni HMI (Kohati) berlangsung hangat kemarin (28/9). Beberapa politisi perempuan juga datang dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan itu hadir calon wakil Gubernur, Sylviana Murni. Maklum Sylvia juga adalah aktivis KoHati, dia pernah duduk sebagai wakil Ketua Kohati pada 1981. Sylvia juga hadir dalam peringatan ulang tahun ke-50 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan dengan Akbar, Sylvia menceritakan perihal Gubernur AHok. Menurutnya, AHok disipilin pada bawahannya, terutama soal uang. Setiap bawahan tak boleh menerima uang secara kontan. “Semuanya harus lewat ATM (Auto Teller Machine),”katanya. Itu semua yang menyangkut uang receh, sedangkan untuk proyek-proyek besar yang duitnya datang dari Taipan atau pengembang masuk langsung ke AHok atau orang dekatnya.
erbukti dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, ada uang Rp 400 miliar lebih yang entah kemana hilangnya. Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp 355 Milyar dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut Kartini Muljadi, dia harus ‘berbohong’, seolah olah telah menerima bayaran Rp 755 Milyar. Lantas kemana larinya sisa uang Rp 400 Milyar, dari jumlah total Rp 755 Milyar yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk membeli lahan RS Sumber Waras.
Dalam kasus itu, adik Gubernur AHok, Fifi Lety terlibat sebagai notaris. Dalam kasus dana tambahan reklamasi, dana dari bos Agung Podomoro Land, Sugianto Kesuma alias AGuan, juga mengalir lewat staf khususnya, Sunny Tanuwijaya. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalaminya. Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, AHok bisa dipidana, karena telah menguntungkan orang lain. “Seharusnya kontribusi tambahan tidak digunakan begitu saja. Mesti masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dulu,”katanya. (Baca: KPK : Ahok Terindikasi Korupsi, Menguntungkan Orang Lain)
Ada uang Rp 30 miliar yang mengalir lewat #TemanAHok juga datang dari APL. Penggusuran Kalijodo, Rawajati dan juga Bukit Duri, adalah “pesanan” pengembang pada Gubernur AHok, agar wilayah yang dekat dengan proyek para pengembang itu dibersihkan dari kekumuhan. Selain harga tanah yang dikuasai para pengembang itu melonjak, juga bisnis properti yang berada di sekitarnya, laku dan mahal.
Semua hasil dari pengembang atau taipan rakus tanah itu, AHok menggunakannya untuk ambisinya dan ongkos politik. Tak heran jika tersiar kabar dukungan PDI Perjuangan pada AHok karena ada dana Rp 10 triliyun yang mengalir kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Putri.
Sungguh, aneh jika di depan Akbar Tanjung dan para eks KoHati, Sylvia memuji-muji AHok, yang disiplin soal keuangan terhadap para bawahannya. Ini bisa bersayap, memang dia sedang promosi bekas bosnya, dengan agenda lain, atau dia sedang ngempesin dukungan masyarakat terhadap Agus Harimurti Yudhoyono, Calon Gubernur pasangannya yang kini sedang terus menanjak popularitasnya? Waspadalah-waspadalah, ada brutus dalam politik itu biasa. (baca juga: indonesiapolicy)
Baca Juga:
KPK Masih Meniliti Diskresi Ahok Terkait Kontribusi Tambahan
KomNas HAM : AHok Bisa Diadili di Pengadilan HAM
Ini kata KPK Soal Kebijakan Ahok di Reklamasi Jakarta
KPK Tidak akan Berani Menangkap 3 Tokoh Ini
