kabarin.co – Jakarta, Jelang pencoblosan Pilkada serentak 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengatakan masih ada empat permasalahan terkini dalam Pilkada di Indonesia.
Anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron mengungkapkan permasalahan pertama terkait surat keterangan dari Disdukcapil. Menurutnya, masih belum jelasnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Siapa saja data nama-nama pemilih yang telah dikeluarkan surat keterangannya dan bagaimana mekanisme distribusinya ke pemilih, apakah melalui KPU atau didistribusikan melalui aparatnya,” kata Daniel di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).
Yang kedua, soal formulir C^ KWK. Saat ini pemberitahuan kepada pemilih ini di tujuh provinsi ini telah dimulai didistribusikan oleh KPU kepada pemilih.
“Dalam distribusi ini ternyata banyak ditemukan formulir C6 KWK yagh kosong tidak ada (tercetak) namanya. Selain itu, terdapat formulir c6 KWK yang tercetak ganda,” jelas Daniel.
Kemudian yang ketiga, terkait dengan aktivitas politik uang. Mengingat mendekati hari pelaksaan isu politik uang makin marak terjadi dengan segala bentuknya seperti aktivitas politik uang dengan modus pemberian terhadap pemilih saat menuju TPS.
Dan yang terakhir adalah, keterlibatan pihak keamanan dalam pilkada serentak mendatang. Adanya keterlibatan petugas KPPS yang melakukan distribudi formulir C6 KWK dengan menggunakan fasilitas tim kampanye pasangan calon tertentu.
“Netralitas KPPS di Papua Barat yang susah dibedakan antara menjadi petugas dengan sebagai bagian dari timses paslon,” tutup Daniel. (epr/oke)
Baca Juga:
Jelang Pilgub Banten Polresta Tangerang Terjunkan Pasukan Anti-Politik Uang
Bawaslu Ingin Jadikan Pengawasan Pemilu Jadi Model Dunia
Bawaslu RI Menyebutkan ada Tiga Provinsi di Indonesia yang Rawan Konflik Saat Pilkada 2017
