Bisnis Transportasi Umum Kembali Bangkit, Pemprov DKI Jakarta Menghapus SIKM

kabarin.co, Jakarta – Pelaku usaha di sektor transportasi angkutan umum menyambut gembira keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menghapus surat izin keluar masuk (SIKM) sebagai syarat untuk keluar dan masuk ke ibu kota di tengah era kenormalan baru (new normal). Bahkan, diklaim bisa membuat bisnis angkutan umum bergairah.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengungkapkan penghapusan syarat SIKM akan membangkitkan keinginan masyarakat menggunakan transportasi umum.

Dengan catatan, transportasi umum tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

“Peniadaan SIKM memang tidak akan membuat pergerakan masyarakat kembali seperti pada masa normal, tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan,” ungkap Ateng dalam keterangan resmi, dikutip Senin (20/7).

Bisnis Transportasi Umum Kembali Bangkit, Pemprov DKI Jakarta Menghapus SIKM

Menurutnya, transportasi publik jauh lebih baik ketimbang mencari angkutan ilegal dalam bepergian.

“Hal ini membuat permintaan sangat bagus, namun  tidak menghilangkan keinginan orang (untuk bepergian) dan mengurangi celah angkutan pribadi yang bertindak sebagai angkutan umum yang selama ini tidak ada penindakan tegas,” kata Ateng.

Hanya saja, ia bilang kebijakan pengganti SIKM, yakni Corona Likelihood Metric (CLM) belum disosialisasikan secara masif. Dengan demikian, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan prosedur CLM.

“Secara teknis ini harus menunggu peraturan gubernur diterbitkan,” imbuh Ateng.

Kendati begitu, Ateng menyatakan pengguna angkutan umum sudah mulai menanjak pada era new normal. Sebagian masyarakat telah memulai aktivitas secara normal.

“Saat ini, okupansi 20-30 persen, kalau masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kan benar-benar tinggal 10 persen. Untuk itu, kami tidak mematok target yang spesifik setelah ditiadakan PSBB,” katanya.

Sepakat, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S Dillon menilai pemerintah sudah seharusnya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di tengah pandemi virus corona.

“Kami tahu Pak Presiden (Joko Widodo) menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pelaku usaha dan masyarakat, bukan sebaliknya,” ucap Dillon.

Ia menyatakan sektor transportasi adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika sektor transportasi ambruk, maka imbasnya akan negatif terhadap perekonomian domestik.

Sementara, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan bisnis logistik sangat bergantung dengan pergerakan orang. Karenanya, peniadaan SIKM diharapkan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan.

Walaupun demikian, Yukki menyebut pertumbuhan bisnis di bidang logistik tak akan lebih dari 3 persen tahun ini. Pasalnya, pandemi virus corona masih menggerogoti pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“ALFI khawatir kalau industri logistik tidak bergerak secara signifikan, konsekuensi pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa dihindari demi efesiensi,” ungkap Yukky.

Namun, peniadaan SIKM diyakini bisa menjadi menjadi salah satu bentuk pemulihan ekonomi secara nasional. Yukky percaya industri logistik akan bangkit secara perlahan.

“Kami butuh komitmen dan tekad Indonesia untuk memastikan sistem logistik dan konektivitas transportasi secepatnya segera bergairah,” pungkas Yukky.

(cnn)