Diskursus Kebangsaan Dalam Kontemplasi Nasional

Opini18 Views

kabarin.co – ​Selama era Orde Baru, telah terjadi hegemoni dalam diskursus kebangsaan Indonesia. Berbagai pemikiran untuk memperkaya pemahaman tentang kebangsaan atas kebhinekaan yang ada di Indonesia seperti hal yang tabu untuk didiskusikan dan selalu didekati oleh rezim Orde baru menggunakan pendekatan keamanan dengan alasan stabilitas politik untuk pertumbuhan ekonomi.

Dan ketika rezim Orde Baru tumbang, para elit bangsa yang mengambil alih kekuasaan dan pengaruh politik saat itu melupakan membuka kembali ruang dialog untuk merumuskan kembali pemahaman kebangsaan sesuai perubahan yang terjadi.

​Diskursus kebangsaan cenderung akan menemukan momentum ketika isu pengaruh dan dominasi asing dalam berbagai aspek kehidupan bangsa muncul sebagai ancaman. Dalam sejarah, Bung Karno telah berhasil mengkapitalisasi perasaan terjajah bangsa menjadi kekuatan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Bukan saja sebatas retorika, sebagai presiden Soekarno juga menggunakan nasionalisme secara praktis melalui politik nasionalisasi perusahaan asing (Belanda) yang dianggap sebagai wujud imperialism baru yang menjajah Negara-negara merdeka. Bung Karno sangat memahami kebhinekaan Indonesia yang sudah menjadi keniscayaan.

Tunggal Ika bukan dilakukan dalam bentuk merayakan persatuan dalamn perbedaan namun harus disertai praktik nyata yang mensyaratkan terjaminnya keadilan sosial ekonomi masyarakat, khususnya kaum pribumi yang kini termarjinalkan dalam distibusi kesejahteraan ekonomi.

​Dalam konteks era reformasi ini, diskursus kebangsaan menjadi sumir. Jangankan diterapkan secara praktek dalam pengelolaan ekonomi seperti pernah dilakukan Bung karno. Untuk dibicarakan saja dalam ruang dialog kebangsaan masih berlangsung dalam selimut komoditas politik.

Alhasil, terjadi diskontinyu dalam mematangkan diskursus kebangsaan yang belum diselesaikan sejak NKRI berdiri. Mengacu pada konsep genealogi dan kekuasaan Michel Foucault dan buku Hanneman Samuel mengenai Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial di Indonesia dapat dinyatakan bahwa diskursus kebangsaan selama ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kekuasaan bekerja dalam memproduksi wacana melalui hubungan antara praktik-praktik diskursif yang berlangsung di masyarakat atau pada suatu lembaga.

Secara historis politik bangsa Indonesia masih sangat ditentukan oleh aktor politik yang mampu memenangkan politisasi isu. Maka akan menjadi kontra produktif jika energi politik nasional menjadi sia-sia jika politisasi kebangsaan dilakukan di tengah persoalan kebangsaan yang mengancam kehancuran Negara dan bangsa. Diskursus kebangsaan sebagai komoditas politik hanya akan melahirkan ketakutan dan fatamorgana yang mendorong terjadinya konflik sesama anak bangsa.

Saat ini diperlukan kontemplasi nasional untuk menggali kembali substansi kebangsaan yang mampu melahirkan  ide-ide dan nilai-nilai baru yang mampu mengangkat bangsa yang terpuruk menjadi bangsa yang progresif. Ide yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa langsung kepada akar masalahnya. Ide yang mampu membawa bangsa yang inferior menjadi bangsa yang superior. Beberapa hal yang mendesak untuk dibicarakan bersama dalam ruang dialog kebangsaan adalah :

1. Menyamakan persepsi dalam memaknai kembali nilai-nilai kebangsaan kita. Persepsi ini tidak terlepas dari pendekatan historis yang melahirkan Negara Republik Indonesia.

2. Para elit bangsa harus mampu mendefinisikan nilai-nilai baru yang terbentuk dari proses pergaulan Indonesia dengan dunia dan memilah mana yang perlu diserap untuk memperkaya pemahaman kita tentang kebangsaan.

3. Mewujudkan ide kebangsaan sebagai praktik kebangsaan yang tercermin dalam proses kepemimpinan nasional maupun daerah agar menjadi contoh baik dalam kehidupan rakyat.

4. Membangun kepemimpinan bangsa yang kuat yang mampu mengarahkan ide dan praktek kebangsaan tetap berada dalam semangat pembukaan UUD 1945 asli sehingga menjamin dinamika kebangsaan berjalan baik dari generasi ke generasi.

5. Menghindari pendekatan hukum dan kekuatan dalam menyikapi permasalahan kebangsaan dan sebaliknya lebih mengutamakan pendekatan kultural dan historis.

Dalam hal ini kita perlu menemukan kembali makna dan aspek gotong royong sesungguhnya yang menjadi inti dari falsafah bangsa Pancasila. Di sisi lain, penegakan hukum justru diperlukan dalam setiap bentuk kejahatan yang menghancurkan ekonomi negara dan bangsa. Kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang telah terbukti mereduksi nilai-nilai kebangsaan.

Penulis:  Gde Siriana (Soekarno Institute for Leadership)

Baca Juga:

Mengejar Infrastruktur, Melepas Kedaulatan Rakyat

Umat Islam Melawan Propaganda Makar Rezim Otoriter

Tunggal Ika dan (Matinya) Kedaulatan Rakyat Orasi Gde Siriana di depan gerbang DPR pada aksi 212