kabarin.co, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan bahwa tindakan operasi militer bisa saja ditempuh untuk menghentikan kekerasan pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya di negara itu.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, operasi militer memang harus dihindari dan justru diutamakan langkah-langkah diplomatik dan nonkekerasan. Namun jika semua upaya damai telah dilalui dan masih buntu, operasi militer dapat ditempuh demi mencegah kekerasan lebih masif terhadap Rohingya.
DPR Ingatkan Opsi Militer Bisa Ditempuh untuk Myanmar
Putra Amien Rais itu berpendapat, pihak yang paling berkompeten mengintervensi pemerintah Myanmar, dengan jalur dialog ataupun operasi militer, adalah Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Asean).
“Ada kewajiban RTP; responsibility to protect oleh tiap negara anggota Asean agar bisa melakukan intervensi kemanusiaan, bahkan militer jika semua opsi damai gagal, untuk mencegah kejahatan yang lebih luas,” kata Hanafi melalui keterangan tertulis kepada VIVA.co.id pada Selasa, 5 September 2017.
Mesi demikian, politikus Partai Amanat Nasional itu tetap berharap peran aktif pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah Myanmar agar lebih menghentikan pembantaian terhadap warga Rohingya di Rakhine. Upaya diplomatik itu pun harus berkelanjutan demi memastikan tragedi serupa tak terulang di masa mendatang. (wck/viv)
Baca juga:
Postingan Foto Hoax Rohingya Beredar, Tifatul Sembiring Minta Maaf Soal Itu
