Kabarin.co, Padang-Empat tahun, Tol Padang-Pekanbaru tak jadi-jadi. Saat ini penyelesaian seksi Padang-Sicincin juga masih terpaku pada pembebasan lahan.
Jumat (26/11) giliran DPD RI yang menyoroti lambannya progres pembangunan tol yang menghubungkan dua provinsi tersebut.
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota Komite DPD RI yang langsung meninjau lokasi seksi I Padang-Sicincin menyoroti persoalan pembebasan lahan tol yang tak tuntas.
“Persoalan tanah adalah persoalan vital dalam pembangunan karena itu harus segera diselesaikan,” tegas La Nyalla.
Ia menyebut, jalan tol harus bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya jangan sampai mematikan UMKM sepanjang ruas jalan.
Direktur Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal mengatakan pembebasan lahan merupakan domain dari BPN karena itu pihaknya tidak bisa mengolaborasi lebih jauh.
Namun terkait konstruksi, HK benar-benar memperhatikan kondisi tanah.
Ia mengakui ada beberapa titik tanah yang merupakan rawa dengan kedalaman mencapai 20 meter.
Pihaknya telah melakukan tindakan untuk penguatan sehingga konstruksi badan jalan tidak terganggu.
Sementara itu untuk usaha masyarakat, dalam setiap 50 kilometer tol akan dibuat satu rest area yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha kecil dengan difasilitasi pemerintah daerah.
“Setiap rest area disediakan 150 kios untuk usaha kecil yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk 100 km akan ada 300 kios untuk usaha kecil ini,” katanya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan program pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk kebaikan masyarakat karena itu harus menguntungkan semua pihak, termasuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
“Jalan tol ini kita bangun, siapapun tidak boleh rugi. Semua harus mendapatkan manfaat. Kedatangan DPD RI memberikan penguatan bagi kita di Sumbar,” kata Mahyeldi saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota Komite DPD RI di Padang, Jumat (26/11).
Mahyeldi mengatakan dalam pembangunan tol tersebut melibatkan banyak pihak dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pemprov Sumbar bertugas untuk sosialisasi program kepada masyarakat.
“Tugas ini sudah kita laksanakan bersama bupati dan wali kota sepanjang jalur yang akan dilewati oleh tol,” ujarnya.
Setelah sosialiasasi, kementerian PUPR menetapkan trasenya kemudian ditetapkan penlok. Setelah itu baru BPN melakukan pembebasan lahan.
Mahyeldi menegaskan untuk pembangunan tol tersebut tidak ada masyarakat yang tidak setuju karena sudah ganti untung.
Ikut hadir dalam kegiatan itu anggota DPD RI asal Sumbar, Wabup Padang Pariaman, Kadis DPMP Sumbar, Kadis PUPR dan Adpim.(bib)
