Mentawai, kabarin.co – Proyek pembangunan jalan dan normalisasi sungai di Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai miliaran rupiah, kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Proyek yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mencegah banjir rob itu justru diduga kuat sarat korupsi dan malah menjadi sumber penderitaan baru bagi masyarakat adat Taileleu.
Dari pantauan langsung di lapangan, proyek pembangunan jalan penghubung antara Desa Taileleu dan Pei-Pei yang diklaim selesai pada akhir 2024 kini tampak rusak parah.
Jalan yang baru seumur jagung itu dipenuhi lubang, becek saat hujan, dan sangat licin akibat material pengerasan yang tidak layak.
“Pengerasan jalan ini selesai akhir 2024 lalu, tapi sekarang sudah seperti sawah. Kami curiga pengerjaannya tidak sesuai standar. Hanya ditimbun batu napal yang licin, bukan material layak untuk pengerasan,” ujar warga Taileleu, Masei Sapalekat.
Kondisi serupa juga terjadi pada proyek normalisasi sungai yang dikerjakan di wilayah tersebut. Alih-alih menjadi solusi banjir rob, proyek itu justru memperparah kondisi warga.
Tokoh masyarakat Pei-Pei, Rafael Sakelak, menyebut kini air laut bahkan kerap meluap dan merendam hingga 30 rumah warga di Dusun Makodiai, termasuk akses ke kantor camat dan rumah dinas.
“Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Sejak proyek normalisasi dimulai, genangan justru makin parah,” ucap Rafael.
Ironisnya, masyarakat tidak mengetahui secara jelas siapa pelaksana proyek. Selama pengerjaan berlangsung, kontraktor tidak pernah memasang papan proyek yang mencantumkan nama perusahaan, nilai anggaran, dan waktu pelaksanaan. Warga hanya mengetahui proyek dikerjakan oleh seseorang berinisial A.
“Jangankan nilai anggarannya, nama PT atau CV-nya saja kami tidak tahu. Tidak pernah ada papan informasi. Yang kami tahu, dua proyek ini dikerjakan oleh orang yang sama,” imbuh Rafael.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kedua proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor berinisial A dan dibiayai lewat APBD Mentawai.
Namun, dokumen tender yang ditelusuri memperlihatkan sejumlah kejanggalan, seperti proses pengadaan yang minim pengawasan hingga dugaan penggunaan perusahaan cangkang.
Sementara itu, mantan Camat Siberut Barat Daya, Matheus Lajo, turut mengungkap fakta mengejutkan di balik proyek tersebut. Menurutnya, sejak awal pelaksanaan proyek jalan dan normalisasi sungai dilakukan tanpa sosialisasi dan transparansi yang memadai.
“Tidak ada plang proyek, masyarakat tidak diberi informasi apa-apa. Padahal proyek ini menyangkut kepentingan banyak orang,” kata Matheus.
Matheus menuturkan, proyek jalan awalnya dijanjikan akan dicor dari Simpang Tiga Taileleu menuju Dermaga Pei-Pei. Namun, dua tahun berjalan, proyek mangkrak dan akhirnya diputus kontrak. Anehnya, kontraktor yang sama justru kembali diberi proyek normalisasi sungai.
“Warga marah besar. Bahkan sempat merusak alat berat dan truk pengangkut pasir yang ditinggal kontraktor. Mereka kesal karena upah pekerja tidak dibayar dan ganti rugi tanaman warga pun diabaikan,” ujarnya.
Proyek normalisasi yang awalnya bertujuan mengatasi banjir rob kini malah memperparah situasi. Air laut tidak hanya merendam rumah warga, tapi juga fasilitas pemerintahan seperti kantor kecamatan. Matheus menambahkan, meski proyek masih dinyatakan aktif, keberadaan kontraktor dan pekerja sudah tak terlihat lagi di lokasi.
“Wajar masyarakat ribut. Ini proyek miliaran tapi hasilnya malah bencana. Harus ada tindakan tegas dari penegak hukum untuk mengusut ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui telepon dan WhatsApp ke nomor milik kontraktor tersebut juga belum direspons.
(*)
