Mentawai, kabarin.co – Tokoh masyarakat Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Manuel Salimu, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek pembangunan jalan dan normalisasi sungai di daerahnya. Ia menduga ada indikasi kuat praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Manuel, proyek jalan yang menghubungkan Desa Taileleu dan Pei-Pei serta proyek normalisasi sungai di sekitar wilayah itu dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Padahal, proyek tersebut sangat vital bagi akses transportasi dan mitigasi bencana di daerah yang rawan banjir itu.
“Kami mohon kepada pemerintah, terutama instansi terkait, agar memberikan perhatian serius terhadap pembangunan dua proyek ini. Jangan sampai anggaran besar yang sudah digelontorkan justru tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya saat memperlihatkan proyek jalan yang hancur tersebut, Senin (5/5/2025).
Manuel menambahkan, ia dan warga lain sangat prihatin dengan kondisi proyek yang terlihat sudah rusak meskipun belum lama selesai dikerjakan. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama warga kini justru menyulitkan aktivitas mereka sehari-hari.
“Lihat saja kondisi jalan ini, apakah seperti ini layak disebut pembangunan? Badan jalan hanya ditimbun seadanya, berlubang di mana-mana, dan menjadi sangat licin serta berlumpur saat hujan turun. Ini jelas menyusahkan masyarakat,” keluhnya.
Dari pantauan di lapangan, jalan penghubung yang baru selesai dibangun pada akhir tahun 2024 lalu kini telah mengalami kerusakan parah. Badan jalan tampak ditimbun menggunakan pasir dan batu napal yang tidak padat dan mudah terkikis air.
Kondisi tersebut membuat jalanan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor dengan aman, terutama saat musim hujan. Lumpur dan genangan air menyebabkan jalan menjadi becek, sehingga mengancam keselamatan pengendara maupun pejalan kaki.
Selain proyek jalan, normalisasi sungai yang berada tidak jauh dari pemukiman warga juga turut di sorot.
“Normalisasi sungai yang diharapkan agar tidak menyengsarakan rakyat karena banjir, malah membuat banjir tersebut makin menjadi,” jelasnya.
Manuel meminta agar aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, segera turun tangan menyelidiki pelaksanaan proyek tersebut. Ia menilai sudah saatnya ada tindakan tegas terhadap pelaksana proyek yang bermain-main dengan dana pembangunan.
“Kami tidak ingin proyek ini berujung menjadi kerugian negara dan penderitaan masyarakat. Harus ada pertanggungjawaban. Ini uang rakyat, dan hasilnya seharusnya kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah menyengsarakan,” tegas Manuel.
(*)
