Kabarin.co, Jakarta–Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan ternyata disikapi serius Pemerintah Malaysia.
Malaysia telah membuat satuan tugas (satgas) gabungan untuk mengawasi dampak dari rencana pemindahan ibu kota itu.
Satgas yanh dibentuk Malaysia akan mengawasi perkembangan yang terjadi di perbatasan dengan Indonesia di Sabah dan Sarawak.
Sabah dan Sarawak merupakan wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia di kepulauan Kalimantan.
Menteri Malaysia di Departemen Perdana Menteri untuk Urusan Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr Maximus Ongkili mengatakan selain pembangunan infrastruktur, satgas itu juga akan mengulas aspek turisme, pertukaran budaya, kesehatan dan pendidikan.
Ia menyebut satgas itu terbentuk sebagai usaha gabungan antara departemennya dengan Departemen Perdana Menteri Urusan Ekonomi, yang dipimpin Datuk Seri Mustapa Mohamed.
“Kami akan melihat masalah terkait keamanan perbatasan dan mempersiapkan bea cukai, imigrasi, karantina dan kompleks keamanan di antara semua titik masuk kedua negara,” ujarnya dikutip dari <span;>New Strait Times.
Ongkili mengatakan pembentukan satgas itu dilakukan setelah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan anggota parlemen khawatir dengan keputusan Pemerintah Indonesia memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Kepindahan itu jelas akan membuat Ibu Kota Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
Ongkili mengungkapkan satgas saat ini tengah mempersiapkan kertas kerja untuk mengatasi permasalahan tersebut.(bib)
Mereka pun direncanakan akan bertemu lagi pada pertengahan bulan depan untuk persiapan pertemuan Dewan Khusus Perjanjian Malaysia 1963.
“Baik kepala menteri Sabah dan Sarawak akan terlibat dalam menyusun pembangunan dan perbatasan jangka panjang,” katanya.
Indonesia akan memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur, dan akan dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah Indonesia menargetkan pemindahan Ibu Kota dilakukan pada pertengahan 2024.(bib)
