kabarin.co-Mentri pertahanan Ryamizard Ryacudu beberpa waktu lalu mengungkapkan bahwa dirinya mewacanakan untuk membuat badan intelijen baru dibawah Kementrian Pertahanan (Kemenhan).
Wacana pembentukan badan intelijen baru tersebut diungkapkan Menhan dalam sebuah acara diskusi yang diadakan oleh Kemenhan dan Nahdatul Ulama (NU).
Adapun alasannya menurut Ryamizard, saat ini Kemenhan tidak memiliki lembaga intelijen. Kondisi ini bermula ketika dipisahkannya Kemenhan dengan ABRI pasca reformasi 1998.
“Sejak reformasi, dulu ABRI dengan kementerian (pertahanan) jadi satu. Kemudian dipisah. Dengan dipisah, ini ada kekosongan,” ujar Ryamizard di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2016).
Seperti sebelumnya diberitakan, Menhan berpendapat bahwa Idonesia memerlukan setidaknya empat badan intelijen.
“Dalam sebuah negara besar, idealnya ada 4 lembaga intelijen, yaitu intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan dan hukum. Di setiap negara ada. Hanya di sini yang tidak ada,” ujar Ryamizard menambahkan.
Banyak pihak yang bertanya-tanya kemudian, kenapa wacana tersebut diungkap, atau benarkah Indonesia idealnya perlu empat badan intelijen seperti yang diungkap oleh Menhan?
Alasan sebenarnya yang ditengarai menjadi salah satu alasan Kemhan membentuk badan intelijen sendiri ialah terputusnya koordinasi antara Kemenhan dan dua lembaga telik sandi negara yakni BIN dan BAIS.
Masalah terputusnya koordinasi antara Kemnehan dengan dua lembaga intelijen negara tersebut diungkap oleh mantan kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) periode 2011-2013 Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto.
Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto, menyatakan telah terjadi keterputusan komunikasi antara lembaga yang pernah ia pimpin dengan Kementerian Pertahanan.
“(Badan Intelijen Pertahanan) itu tidak perlu. Tugas Kemhan satu: membuat kebijakan pertahanan negara. Bahan (penyusunan kebijakan) didapat dan dianalisis dari data BAIS, BIN, dari mana-mana. Persoalannya, ada putus hubungan antara Kemhan dengan BAIS dan BIN,” demikian dikatakan Ponto kepada CNNIndonesia.com, pada Selasa (14/6).
Ponto juga menganggap Badan Intelijen Pertahanan yang tengah dibentuk Kemhan sesungguhnya sama sekali tak dibutuhkan. Penambahan badan intelijen baru dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih tugas antar badan intelijen.(mas)
CNN
