kabarin.co – Sekretaris Bidang Ekuintek-LH DPP PKS Handi Risza menilai program pemerintah terhadap pembangunan infrastuktur sebenarnya sudah bisa dikatakan responsif.
Seperti diketahui percepatan infrastruktur merupakan program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 3 tahun terakhir. Akan tetapi pembangunan infrastruktur tersebut tidaklah mulus tanpa masalah.
Jokowi Disarankan Bentuk Tim Independen Agar Infrastruktur Tak Roboh Lagi
Banyak kejadian buruk terjadi seperti kecelakaan kerja.
Menurut Handi masyarakat sebenarnya lebih menginginkan kebijakan yang menyelesaikan masalah. Proyek infrastrukur ditengarai mengalami permasalahan pelik. Bulan lalu tiang pancang proyek tol Becakayu ambruk sehingga menjadi kecelakaan ke-12 Proyek Infrastruktur di Indonesia
“Saya mendorong untuk dibuat tim independen. Jangan tim yang dibuat oleh kementerian tapi tim independen yang melibatkan beberapa partai,” kata Handi di acara PKS Muda Talks di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (8/3) malam WIB.
Tim independen nantinya berhak mengaudit infrastruktur sehingga masyarakat bisa mengetahui letak permasalahannya dimana.
“Apakah ada permasalahan kebijakan, permasalahan keuangan (financing), permasalahan teknik atau SOP. Jika permasalahan tersebut terjawab, maka akan menimimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Handi juga menghimbau parlemen aktif menyoroti persoalan infrastruktur. Misalnya DPR melakukan hak interpelasi atau hak angket meski tetap disesuaikan dengan kebutuhan.
“DPR mungkin mengusulkan dan berdiskusi sejauh mana kebutuhan untuk mengetahui persoalan konstruksi ini. Kalau itu terjawab, proses check and balance akan luar biasa.”
“Jadi pemerintah tidak boleh seenaknya karena dikontrol oleh civil society dan juga dikontrol oleh DPR,” ungkapnya. (arn)
Baca Juga:
Tiang Pancang Tol Becakayu Rubuh, Mentri PUPR Hentikan Seluruh Proyek Infrastruktur
Presiden Minta Lebih Banyak Infrastruktur yang Tak di Danai Oleh Pemerintah
Telan Biaya Besar, APBN Tak Sanggup Danai Proyek LRT
Presiden Mengingatkan Para Menteri Supaya Tidak Berani Mengorupsi APBN 2017
