kabarin.co-Komando teritorial atau Koter yang merupakan satuan terdepan TNI AD dan bertugas melaksanakan pembinaan teritorial diwilayahnya termasuk dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan serta dalam membantu operasi kemanusiaan tidak akan dibubarkan oleh pemerintah.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo meluruskan isu yang selama ini beredar tentang rencana pembubaran Komando Teritorial (Koter), beliau berkeyakinan bahwa Koter tetap sangat dan sangat penting untuk dipertahankan keberadaannya, sebagai upaya deteksi dini dari ancaman terhadap bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya memilih untuk mempertahankan keberadaannya (Koter)”. Demikian ditegaskan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara Silaturahmi dan Safari Ramadhan yang bertempat di Plaza Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin (27/6/2016).
Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Wapres RI, Kepala Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Veteran RI serta komponen masyarakat.
Pernyataan Jokowi ini merupakan jawaban atas desakan dari beberapa pihak yang menginginkan Komando teritorial dikaji ulang keberadaannya dan bila mungkin sekalian dibubarkan.
Salah satu tuntutan agar keberadaan Koter ditinjau kembali disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil saat jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (23/4/2013) lalu.
Tentara Nasional Indonesia diminta mengkaji ulang keberadaan komando teritorial (koter), khususnya di pulau yang tidak berbatasan dengan negara lain, seperti Jawa. Hal ini dikarenakan menurut mereka para anggota TNI yang terlibat pelanggaran hukum mayoritas berada dalam kendali koter.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil sepanjang 2004-2013 misal, telah terjadi 87 kasus kekerasan yang dilakukan anggota TNI. Sebanyak 85 persen di antaranya melibatkan pelaku di bawah koter, baik Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), maupun Komando Rayon Militer (Koramil). Keberadaan prajurit di tengah masyarakat dinilai rentan terjadi gesekan, baik dengan warga maupun aparat dari institusi lain.
Dalam aspek strategis pertahanan, Koalisi Masyarakat Sipil menilai struktur koter juga tidak mencerminkan strategi pertahanan yang terintegritasi. Koter dinilai lebih mencerminkan kuatnya dominasi TNI AD dalam gelar kekuatan.
Selain itu, koter juga dinilai tidak efektif untuk pertahanan negara jika melihat kondisi geografis Indonesia.(mas)
Dari berbagai sumber.
