kabarin.co – Presiden Joko Widodo berharap tiada lagi demonstrasi pada 25 November 2016 terkait dengan kasus dugaan penistaan agama karena cenderung menghabiskan energi.
“Kita harapkan sudah tidak ada demo lagi,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara doa bersama di Ecovention, Ancol, Jakarta, Sabtu, 12 November 2015.
Ia mengatakan demonstrasi yang terjadi pada 4 November lalu dihadiri ribuan warga dengan didasari niat baik dan kesungguhan. Selain itu, Presiden mengakui bahwa penyampaian pendapat dan aspirasi melalui aksi turun ke jalan juga dibenarkan oleh undang-undang.
Namun, ia menegaskan, hal itu tetap harus dilakukan dengan mengikuti kerangka aturan yang berlaku dan bukan berarti diperkenankan untuk berbuat anarkistis. “Diharapkan tidak ada demo lagi. Menghabiskan energi,” ujarnya pula.
Baca : Jokowi adalah “bagai mencabut rambut dari tepung.”
Presiden Jokowi juga membantah kehadirannya dalam forum-forum keagamaan, termasuk pertemuan dengan para ulama, habib, dan kiai, yang dilakukannya beberapa waktu terakhir merupakan upaya untuk meredam rencana demonstrasi susulan pada 25 November 2016. Jokowi kembali menegaskan kepada ribuan warga yang hadir dalam silaturahmi nasional di Ancol, Jakarta, itu bahwa dia tidak akan mengintervensi proses hukum persoalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan Jakarta. Sejak awal, saya sampaikan saya tidak mau intervensi masalah hukum, serahkan saja kepada hukum,” tutur Presiden.
Baca :Kapolri: Kasus Ahok Final pada Rabu Besok
Menurut dia, sebelum demonstrasi 4 November, sejatinya proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama juga sudah berlangsung. Namun, kata Presiden, segala sesuatu—termasuk proses hukum yang berjalan—membutuhkan waktu. Bahkan saksi-saksi sudah dimintai keterangan dan diperiksa.
Baca : Jokowi Terjebak antara 9 Naga dan Umat
“Kok, pada enggak sabaran? Jadi mari kita tunggu hasil proses hukum itu seperti apa,” katanya. Presiden juga meminta agar aparat hukum tidak ditekan dan dipaksa untuk memproses atau bahkan menangkap Ahok.
