kabarn.co – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto geram melihat wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat seperti Pinokio di salah satu media massa nasional.
“Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden,” kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Kritik Keras Karikatur Jokowi dan Pinokio, Hasto: Presiden Didiskreditkan
Hasto mengatakan, pihaknya yang sempat menahan diri, akhirnya buka suara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi.
“Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun,” kata Hasto.
Bagi PDIP, menurut Hasto, Jokowi sudah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.
Hasto mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif, tetapi pada saat bersamaan juga diharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan KPK yang superbody itu memiliki mekanisme check and balance.
Dengan dilakukannya revisi UU KPK, menurut dia, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif tetapi disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.
Menurutnya, melalui revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa.
Ke depan, kata dia, tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.
“Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas,” katanya.
Hasto menilai ketika presiden mengambil keputusan itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya untuk memberantas korupsi dengan benar, bukan dengan melanggar hukum.
“Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak,” pungkasnya. (epr/sc)
Baca Juga:
Soal Revisi UU KPK, PDIP: Jokowi Sudah Bertindak Tepat
3 Pimpinan KPK Kembalikan Mandat, Mahfud MD: Jokowi Harus Undang Mereka
Jokowi Tolak Sejumlah Poin yang Tidak Ada di Draf Revisi UU KPK, ICW: Tidak Cermat
