Mendagri Minta Aksi Bela Ulama Dilakukan Usai Pilkada

kabarin.co – Menurut kabar yang sudah beredar di masyarakat, dalam masa tenang kampnye akan ada unjuk rasa yang dinamai Aksi Bela Ulama. Aksi tersebut rencanany akan dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 15 Februari.

Menanggapi hak tersebut, Menteri Dalam Negeri Mendagri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aksi tersebut tersebut dibatalkan. Hal ini karena pada tanggal tersebut adalam masa tenang Pilkada DKI Jakarta.

“Kalau saya pribadi ya, namanya Minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga paslon itu,” ujar Tjahjo di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (6/2).

Tjahjo mengatakan, Aksi Bela Ulama itu berpostensi mengganggu masa tenang Pilkada DKI. Sehingga tak perlu adanya aksi tersebut.  “Tapi apapun eksesnya, stabilitasnya, ini pasti akan mengganggu minggu tenang pilkada,” katanya.

Menurut Tjahjo, alangkah baiknya Aksi Bela Ulama tersebut dilakukan setelah Pilkada. Sehingga tidak akan menganggu gelaran pesta demokrasi masyarakat Jakarta. “Setelah pilkada silakan, kalau mau membuat aktifitas apapun harus ijin ke kepolisian,” katanya.

Maka dari itu, Tjahjo mengaku akan memberitahu Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, juga meminta agar masyarakat membatalkan niatnya ikut serta dalam Aksi Bela Ulama itu.

“Namanya minggu tenang, mau wartawan mau demo mau apa nanti lah setelah tanggal 15 itu aja,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar informasi, adanya ajakan melakukan unjuk rasa yang dinamai dengan Aksi Bela Ulama. Rencana aksi tersebut akan dilakukan 11,12 dan 15 Februari. Adapun 39 organiasi kemasyarakatan (ormas) berserta Front Pembela Islam (FPI) akan melakukan unjuk rasa. Sementara tema unjuk rasa itu adalah ‘Umat Musliim Wajib Memilih Pemimpin Muslim dan Umat Muslim Haram Memilih Pemimpin Nonmuslim (Haram)’. (epr/oke)

Baca Juga:

FUI dan GNPF Resmi Serukan Aksi 112

Ribuan Warga Palembang Tak Terima Ulama Dihina dan Melakukan Aksi Demo Bela Ulama