Kabarin.co – Menpora Imam Nahrawi meminta ada kejelasan soal status tentara di dalam venue PON. Apakah mereka datang sebagai suporter atau menjalankan tugas mengamankan?
Demikian diutarakan Imam Nahrawi saat ditanya wartawan apakah akan ada pelarangan terhadap anggota TNI menonton pertandingan PON. Pernyataan Imam ini masih terkait dengan kasus kericuhan penonton yang terjadi di cabang polo air.
“Ya ada kebutuhan keamanan yang diharapkan oleh PP PON baik berasal dari polisi maupun tentara. Nah, seperti apa keterlibatan mereka itu, apakah murni mengamankan atau menjadi suporter?”katanya.
Saya kira harus diklasifikasikan dengan baik. Sejauh ini saya belum dapat laporan resmi dari PB PON dan tentu saya minta kepada PB PON untuk mengusut tuntas siapa pelakunya, siapa yang memulai, dari pihak mana. Kita tidak subjektif juga menilai,”ucap Menpora saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9).
Menpora juga mengingatkan lagi pada PB PON agar tidak sangat serius dalam menunjuk dan mendelegasikan wasit. Apa yang telah terjadi disebutnya sebagai hal yang serius.
“Sangat serius. Malu lah kita, yang seharusnya ini jadi ajang prestasi malah telah jadi ajang gelut (berkelahi).”
“Ya, saya kira ini warning terakhir dari pemerintah kepada PP PON dan KONI agar betul-betul serius mendelegasikan wasit, juri untuk memimpin pertandingan agar berlaku adil, jujur tidak berpihak kepada siapa pun.
Ini karena tekanan tertentu sehingga ada keinginan boikot dari beberapa provinsi, ini harus betul-betul ditindak, dipanggil lagi. Kami sudah kirim aurat tadi pagi kepada PP PON dan KONI untuk mengusut tuntas peristiwa di polo air itu, siapa yang memulai.”
“Kita suruh melaporkan. Selebihnya dalam dalam waktu dekat koordinasi dengan Gubernur Jabar dan KONI, panglima TNI dan kepolisian. Siapa yang menduga ada peristiwa begitu, itu di luar kontrol dan kemauan kita. Kalau kita kan prestasi,” tegas Imam.(*/dts)
