Metro  

Program Orientasi Anggota DPRD Sumbar 2024-2029 di BPSDM Kemendagri: Tingkatkan Kapasitas dan Pengetahuan Legislator

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024-2029 mengikuti program orientasi. (Foto: Humas DPRD Sumbar)

Jakarta, kabarin.co – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2029 mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari 2 hingga 6 September di Mercure Ancol, Jakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD Sumbar secara kelembagaan.

Ketua DPRD Sumbar sementara, Irsyad Syafar, mengungkapkan pada Selasa (3/9/2024) bahwa setelah dilantik, baik anggota baru maupun yang melanjutkan masa bakti, diwajibkan menjalani proses orientasi. “Orientasi selama lima hari ini merupakan pembekalan dan pendalaman tugas anggota dewan untuk mengawali masa kerja 2024-2029. Diharapkan, orientasi ini akan menanamkan nilai-nilai semangat, tanggung jawab, dan integritas,” ujarnya.

banner 728x90

Irsyad menjelaskan bahwa selama orientasi, 65 anggota DPRD Sumbar menerima materi yang mencakup wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintahan, hingga penegakan hukum. Program ini dibagi menjadi beberapa gelombang, dengan gelombang pertama diikuti oleh tiga provinsi: Sumbar, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Selain itu, anggota DPRD Sumbar juga dibekali materi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan serta sejumlah regulasi baru sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Plt. Sekjen Kemendagri RI, Tomsi Tohir, saat membuka acara orientasi tersebut, menekankan pentingnya program ini untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif. Namun, ia juga mengingatkan tentang krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah. “Lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Saya mengingatkan agar anggota DPRD berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan,” tegas Tohir.

Tohir juga menyampaikan bahwa beberapa daerah mengalami defisit anggaran yang serius, hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. “Banyak daerah yang anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyeknya banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” tutupnya. (***)

banner 728x90