Padang, Kabarin.co—Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Barat, Verry Mulyadi, mengapresiasi langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung dalam menertibkan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal oleh perusahaan sawit di Ranah Minang.
Berdasarkan pantauan, Satgas PKH telah melakukan penyitaan lahan sawit ilegal di tiga daerah penghasil sawit di Sumatera Barat. Rinciannya, di Kabupaten Pasaman Barat, lahan milik PT Primatama Muliajaya seluas 330 hektare disita. Di Kabupaten Agam, PT AMP Plantation kehilangan lahan seluas 1.622 hektare. Sementara di Kabupaten Pesisir Selatan, penyitaan dilakukan terhadap 1.200 hektare lahan milik PT SJAL dan 3.000 hektare milik PT Incasi Raya.
Menurut Verry, langkah Satgas PKH tersebut telah membuat para pengusaha sawit yang selama ini nyaman mengelola hutan negara secara ilegal, bahkan diduga merampas tanah ulayat masyarakat, kini mulai merasa terancam.
“Tindakan ini tentu perlu terus dilanjutkan oleh Satgas PKH Kejagung di Sumatera Barat. Para pengusaha telah banyak mendapat keuntungan dari pengelolaan lahan ilegal yang tidak memberi kontribusi apa pun kepada negara,” ujar Verry.
Anggota DPRD Sumatera Barat ini juga meminta agar Satgas PKH kembali menyisir sejumlah wilayah lain di Sumatera Barat yang masih banyak dikuasai secara ilegal oleh perusahaan sawit.
“Masih banyak lahan sawit ilegal di daerah seperti Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman. Bahkan di Pesisir Selatan pun masih ada. Saya harap Satgas PKH Kejagung segera kembali ke Sumbar untuk melakukan penertiban lanjutan,” pungkasnya. (*)
