Kabarin.co – Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan khawatir akan dijegal maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai Presiden Joko Widodo menyatakan sikap akan cawe-cawe. Kekhawatiran yang disuarakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ternyata sampai ke telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud membantah tidak ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies maju di Pilpres 2024. Sebaliknya, Mahfud justru mengingatkan Anies supaya hati-hati karena bisa saja dijegal oleh koalisinya sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Pernyataan Mahfud pun mendapat reaksi keras dari Partai Nasdem sebagai partai pengusung Anies. Partai besutan Surya Paloh ini meminta Mahfud tak ikut campur urusan pencapresan Anies.
Merasa khawatir
Anies merasa khawatir dijegal maju capres usai Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023). Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.
“Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair,” kata Anies.Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, Anies berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.
Dijegal internal
Mahfud pun merespons kekhawatiran Anies. Mahfud berharap Anies tidak dijegal maju sebagai capres oleh koalisinya sendiri. Mahfud mengatakan hal itu supaya Anies benar-benar mendapatkan tiket untuk maju di Pilpres 2024.
“Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” ujar Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6/2023).
Di samping itu, Mahfud juga membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies. “Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik,” kata Mahfud.
Mahfud menduga bahwa klaim penjegalan ini sengaja diembuskan agar para pendukungnya muncul ke publik. Atau sebaliknya, lanjut dia, isu ini muncul supaya masyarakat yang memilih Anies sedikit. Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak berupaya menjegal Anies.
“Kenapa dijegal? Endak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, endak ada menjegal,” imbuh Mahfud.
Tak ikut campur
Sementara itu, Partai Nasdem memberikan reaksi keras atas pernyataan Mahfud. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Mahfud tak ikut campur urusan pencapresan Anies. Willy meminta agar Mahfud fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan.
“Fokus saja pada pekerjaan Pak Mahfud jalankan pemerintahan. Kewenangan, tugas pencapresan adalah tugas parpol,” kata Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).
Ia pun meminta Mahfud untuk tahu diri karena kewenangannya bukan mengurus pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Sebab, pelaku kontestasi elektoral adalah partai politik, bukan pekerjaan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo. “Biarkanlah pengamat yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kita harus menghormati posisi masing-masing,” ucap dia.(pp)
