Kabarin.co, Pessel-Masyarakat Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), kecewa dengan terhentinya kelanjutan pembangunan Pasar Rakyat Surantiah.
Hal itu terjadi karena kebijakan recofusing anggaran dari pemerintah pusat untuk pembiayaan percepatan penanganan pandemi Covid-19 secara nasional.
Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi (Disdagtrans) Pessel, Mimi Riarti Zainul, memastikan bahwa tidak ada kelanjutan pembangunan Pasar Rakyat Surantih sepanjang tahun anggaran 2022 nanti.
“Ya, tahun depan kami pastikan tidak ada kelanjutan pembangunan Pasar Surantiah itu. Kemungkinan kelanjutan pembangunan pasar itu akan kembali dilakukan tahun 2023 nanti,” ujarnya.
Pada 2023 itu sumber anggarannya direncanakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya Pemkab Pessel, secara bertahap menganggarkan dana Rp 18 miliar untuk kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Surantih. Pasar dengan tiga lantai itu ditargetkan rampung pada 2022.
Tahap awal pembangunan dimulai pada 2020, dengan alokasi dana Rp 2,6 miliar. Kemudian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, pemerintah kabupaten kembali mengalokasikan sebesar Rp 7,2 miliar.
“Namun, kegiatan tersebut batal, sejalan dengan kebijakan reckfusing anggaran dari pemerintah pusat untuk pembiayaan percepatan penanganan pandemi Covid-19 secara nasional,” ucapnya
Sebagai antisipasi, Pemkab Pessel sekarang telah menyiapkan sebanyak 34 kios bagi para pedagang setempat. Namun disayangkan kios tersebut tidak ditempati oleh pedagang, karena dinilai tidak layak.
Salah seorang pedagang di Pasar Surantiah, ketika ditanya sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena saat ini dia bersama pedagang lainnya termasuk juga pengunjung pasar merasa tidak nyaman di pasar itu.
“Sekarang kondisi pasar sangat kumuh dan becek, terutama sekali bila terjadi hujan. Genangan air terdapat di mana-mana. Begitu pula saat kemarau tiba. Dagangan penuh debu, sehingga membuat orang enggan untuk berbelanja di sini,” tuturnya.
Ia berharap agar Pemkab Pessel segera mencarikan solusi supaya suasana berdagang kembali normal.
Sebagaimana diketahui bahwa Pessel saat ini telah memiliki 50 unit pasar tradisional yang terdiri dari 11 pasar kecamatan, 3 pasar perserikatan, dan 36 pasar nagari. Dari jumlah itu yang telah direvitalisasi sebanyak 26 unit sejak 2016.
Besaran anggaran yang digunakan lebih dari Rp 50 miliar, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun APBD. Namun ditemui ada sejumlah pasar yang telah selesai dibangun, tapi belum dihuni oleh pedagang di beberapa kecamatan.(sti)
