kabarin.co – Dalam setiap pengambilan keputusan untuk menaikkan BBM pemerintah akan selalu berhadapan dengan kontroversi dan kritikan pedas. Demikian dikatakan Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dani Setiawan, dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk ‘Dilema Kenaikan Harga BBM, Antara Harga Pasar dan Daya Beli Rakyat’ di Jakarta, Kamis (18/11).
Setiap pengambilan kebijakan populis oleh pemerintah, kata Dani, pasti ada faktor politik dan ekonomi yang akan menyertai. Apalagi tahun 2018 dan 2019 dikenal sebagai tahun politik. Persoalan kenaikan harga BBM atau gejolak nilai tukar rupiah juga pernah menimpa semua presiden Indonesia yang menjabat pasca Reformasi 1998.
Pemerintah Harus Cermat Menghadapi Gejolak Nilai Tukar dan Kenaikan BBM di Tahun Politik
Dani memahami gejolak yang dialami pemerintah dalam kontroversi kenaikan harga BBM. Pada Rabu (10/11) pekan lalu pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bahan bakar minyak (BBM Premium) menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter.
Menteri ESDM Ignatius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM jenis premium ini di Hotel Sofitel Bali sekitar pukul 17.00 WITA. Selang 30 menit kemudian keputusan ini dianulir.
“Stabilitas politik merupakan variabel utama bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan atau tidak. Ini menurut saya hal yang biasa, stabilitas politik sebagai variabel penting,” kata Dani.
Ia menjelaskan dalam empat tahun terakhir tingkat inflasi Indonesia terjaga namun ditengah depresiasi nilai tukar dan kondisi tekanan ekonomi internasional, tentu ini menjadi persoalan luar biasa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah daya beli masyarakat dan ketahanan ‘stamina’ ekonomi hingga 2019 mendatang.
“Maka akan ada rasionalisasi harga akibat kenaikan sementara biaya operasional meningkat.”
Lebih lanjut Dani mengatakan perlu ada hitungan yang cermat terkait harga BBM. Skenario September-Oktober-November berdasarkan analisa 3 bulanan sekali harus diperhatikan dengan seksama. Kalau daya tukar misal sampai Rp 17 ribu per US $, berapa anggaran yang dibutuhkan pemerintah kalau misal harga BBM premium dan solar tidak dinaikkan.
“Dalam kebijakan yang sangat sensitif dalam ekonomi dan politik harus ada perhitungan teknokratik yang benar oleh para pembantu sehingga presidennya dapat informasi yang benar.”
(arn)
Baca Juga:
Premium Sempat Mau Diumumkan akan Naik Tapi Akhirnya Dibatalkan
