Kabarin.co – Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dibawa-bawa massa pedemo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa pedemo menyindir sikap Puan Maharani saat ini lantaran pernah menangis tolak harga BBM naik pada era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sejumlah massa gabungan menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Salah satu orator yang juga koordinator SPSI Bekasi, Gunarto, sempat menyinggung Puan Maharani saat berorasi.
“Kita tahu semua bahwa dulu ketika di zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), semua kadernya PDIP wabilkhussus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR itu kan nangis-nangis ada kenaikan (harga) BBM,” kata Gunarto.”Nangis-nangis gitu seolah-olah berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Namun sekarang, lanjut Gunarto, dia mempertanyakan apakah Puan akan kembali menangis saat harga BBM naik. Menurutnya, kenaikan harga BBM kali ini sangat tinggi.
“Tapi sekarang setelah menjadi Ketua DPR apa yang dilakukan, apakah dia juga nangis terhadap kenaikan (harga) BBM yang sekarang? Apalagi ngomongin kenaikan Pertalite itu sangat tinggi, mengalami kenaikan 30 persen, kan gila gitu,” ujarnya.
Gunarto menyayangkan tidak adanya tanggapan dari Ketua DPP PDIP itu yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dia menagih tanggapan Puan soal kenaikan harga BBM kali ini, apakah akan kembali nangis-nangis seperti dulu.
“Dia nggak ada tanggapan keberpihakannya terhadap rakyat, hari ini kita cari, hari ini kita pengen minta statement-nya, apa statement-nya dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat, apakah akan nangis-nangis lagi atau gimana,” paparnya.
PDIP Bela Puan dari Sindiran
Pimpinan partainya disindir massa pendemo soal kenaikan harga BBM, PDIP membela Puan Maharani. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan kondisi BBM era dulu dan saat ini berbeda.
“Kondisinya kan berbeda, kondisi hari ini dunia, kita sadar nggak sih kalo ini persoalan geopolitik, Arab Saudi lagi menikmati, para eksportir minyak lagi menikmati profit dia tidak mau nambah alokasi ke pasar, tidak nyiram pasar ya naik teruslah,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
“Sehingga jangan kemudian 10 tahun lalu disamakan dengan kondisi sekarang, sama sekali berbeda, sama sekali berbeda,” lanjut Said.
Ketua Badan Anggaran DPR RI ini kemudian membeberkan kondisi dunia yang tidak stabil karena pandemi dan konflik negara yang terjadi. Pandemi dan perang negara menjadi alasan.
“Dulu apa sih problematiknya sekarang apa kan beda, pandemi, minyak hancur sehancur-hancurnya. Tingkat permintaan tinggi tiba-tiba ada perang padahal rantai pasok global belum sempurna goyang semua negara,” ujarnya.
Hal itu, menurut Said, berbeda dengan kenaikan harga BBM di era SBY. Menurut Said, saat itu tidak ada persoalan geopolitik hingga berdampak pada harga BBM naik.
“Ketika itu ada persoalan subcrime di Amerika ada apa masalah internasional itu? Ini kan stuck semuanya, Saudi sudah diteriakin Amerika tetep aja belum nyiram-nyiram pasar,” ujarnya.
Said lantas mengajak publik mempelajari fakta yang ada. Menurutnya, setiap kebijakan diambil berdasarkan fakta yang ada saat ini. “Mari fakta demi fakta kita pelajari bersama kemudian kita ambil kebijakan bedanya gimana,” ujarnya.
Puan Dengar Aspirasi
Terkait massa buruh menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, Puan Maharani memastikan lembaga parlemen mendengar aspirasi masyarakat. Puan menyebut DPR akan menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah.
“Dalam hal ini tentu saja DPR mendengar aspirasi dari masyarakat yang menyatakan aspirasinya bahwa kenaikan BBM,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Puan mengatakan polemik kenaikan harga BBM menjadi salah satu isu yang diatensi oleh DPR. Puan mengatakan bakal meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM.
“Itu akan menjadi satu hal yang… menjadi hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisinya. Tentu saja kami akan mendengar, menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, dan kami meminta pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini,” ujarnya.
Puan mengingatkan jangan sampai langkah menaikkan harga BBM membuat kehidupan rakyat menjadi sulit. Selain itu, Puan berharap pendistribusian BBM bersubsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang menerima.
“Jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah,” kata Puan.
“Kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam apa pemberiannya dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Puan meminta kepada kementerian terkait kebijakan harga BBM agar melaksanakan tugas dan kebijakan yang sesuai. Menurutnya, DPR dengan fungsi pengawasannya akan mengawasi terkait kebijakan ini.
“Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan fungsi pengawasannya DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan dan apa yang tadi dilakukan oleh rekan kami dari Fraksi PKS, ini proses demokrasi yang memang sudah dilakukan. Berbeda pandangan itu biasa ya,” katanya.(pp)
