kabarin.co, JAKARTA-Rapat Pimpinan TNI 2017 resmi dibuka pada Senin (16/1) oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rapim kali ini diikuti 184 peserta dan dijadwalkan berlangsung selamat empat hari.
Tema Rapim TNI tahun ini adalah, “TNI Kuat, Hebat, Profesional, dan Dicintai Rakyat siap melaksanakan Tugas Pokok.”
Dalam pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Panglima TNI mengatakan, pelaksanaan Rapim TNI sangat penting dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara karena Presiden Jokowi selalu mengingatkan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi kompetisi global.
Baca: Hadiri Rapim TNI, Jokowi Mengendari Anoa Amphibi Melintasi Danau
“Kompetisi global ini kalau kita simak benar bahwa kondisi geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang posisi yang strategis. Inilah betapa pentingnya Rapim kali ini karena indikasi-indikasi tersebut sudah mulai terlihat makanya saya katakan Rapim ini sangat penting,” kata Gatot.
Sementara Jokowi memberikan pengarahan kepada pimpinan TNI dan para perwira tinggi. Presiden memberikan arahan mengenai evaluasi program kinerja TNI 2016 dan persiapan pelaksanaan tugas TNI tahun 2017.
Pengamat: Sindiran Jokowi untuk Panglima TNI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Hal ini diungkapkan Presiden saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI tahun 2017. Jokowi mengatakan, hal tersebut guna mengantisipasi beragam permasalahan dan tantangan bangsa Indonesia.
Pengamat militer Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menilai, wajar penekanan oleh Presiden kepada jajaran TNI tersebut. Menurut dia, hal itu dikemukakan Presiden dengan melihat perkembangan kondisi saat ini.
“Kalau visi untuk negara NKRI kan selesai, Pancasila juga selesai. Yang ada masalah kan, boleh dibilang, bahasanya berpolitik, jadi Presiden melihatnya lebih ke kondisi saat ini,” kata Muradi saat dihubungi, Selasa (17/1).
Ia menilai, penekanan Presiden juga dalam rangka kekhawatiran tidak ada kesamaan visi antara TNI dan pemerintah dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan.
Pasalnya, kata dia, ada kebijakan TNI yang dinilai tidak sejalan dengan pemerintah. Karena itu, penting bagi Presiden menekankan hal tersebut kepada jajaran TNI di setiap angkatan.
“Buat saya, pengarahan presiden itu nunjuk hidungnya bukan TNI secara keseluruhan, tapi figur-figur yang ada di TNI, Gatot (panglima TNI), yang tidak nyambung atau yang tak seirama,” kata dia.
Ia sendiri menilai positif pengarahan Presiden tersebut sebagai bagian integrasi Indonesia lebih baik ke depan. Hal ini agar makin menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
“Saya pikir ini positif untuk menjadi sesuatu lebih kolaboratif, jadi ini biasa aja sebenarnya, memang perlu ditegaskan ke semua angkatan, supaya tidak merasa, pemegang kekuasaan tinggi, baik itu laut, darat maupun udara,” kata Muradi. (mfs)
Baca juga:
Panglima Bersyukur Dirinya Tidak Jadi Dilepas
Media Asing Sebut Panglima TNI Ngeber Jadi Presiden, Gatot Tidak Hiraukan
