kabarin.co – Jakarta, Program kantong plastik tidak gratis (KPTG) yang berjalan toko ritel dinilai membuat persaingan usaha tidak sehat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Mandey Roy mengatakan, saat ini mulai banyak orang yang mengeluh tentang harga pembelian USD 200. plastik tas karena mereka menilai bahwa pembelian ini tidak didasarkan pada payung hukum.
Karena masalah ini, ada sejumlah toko ritel yang tidak menerapkan KPTG. Mereka memilih untuk tidak menjual plastik dibayar dari teguran konsumen.
“Nah ini kan jadinya ada persaingan usaha yang tidak sehat kan. Satu perusahaan bikin plastik berbayar, tapi perusahaan lain ga bikin berbayar. Perbedaan ini jadi masalah,” kata Roy, Senin (3/10).
Menurut Roy, perbedaan dalam implementasi di lapangan maka banyak orang akan memilih untuk berbelanja di toko yang tidak menjalankan program KPTG. Sementara toko ingin mendidik masyarakat untuk bahaya kantong plastik justru kesulitan dalam menarik konsumen dengan program berjalan.
Untuk itu, Roy menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) mengeluarkan peraturan tentang kantong plastik dibayar. Dengan peraturan yang lebih mengikat, maka semua toko akan menerapkan plastik dibayar sehingga akan kembali persaingan usaha yang sehat. “Kembali lagi ke permen The. Perlu ditekankan pemerintah,” katanya. (epr/rep)
Tunduk Pada Pengusaha, Pemerintah Cabut Aturan Plastik Berbayar
