Politisi Golkar Nilai Hak Angket KPK Sengaja Dibentuk untuk Lindungi Setya Novanto

Politik0 Views

kabarin.co – Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai adanya Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK sebenarnya bagian dari upaya melindungi Ketua DPR RI, Setya novanto, dalam skandal korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Seperti diketahui kasus inisedang disidangkan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan menyeret dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai terdakwa.

“Dilihat dari pimpinan dan anggota Pansus Hak Angket KPK itu, semakin meyakinkan bahwa Pansus tersebut terindikasi kuat dipaksa untuk melindungi Setya Novanto dan orang-orang yang telah disebut terlibat dalam kasus mega skandal korupsi e-KTP,” kata Doli melalui pesan singkatnya pada Senin, 12 Juni 2017.

Politisi Golkar Nilai Hak Angket KPK Sengaja Dibentuk untuk Lindungi Setya Novanto

Doli menilai, Novanto berhasil membuat sistem pertahan diri dengan menarik isntitusi DPR berhadap-hadapan dengan KPK. Bahkan yang lebih parahnya lagi, untuk melawan KPK, Pansus Hak Angket KPK ini memakai uang rakyat sebesar Rp3,1 miliar.

“Dan bila kita cermati dari langkah dan gebrakan pertamanya yang menyerang dan memojokkan KPK, bukan tidak mungkin Pansus ini dapat mengarah kepada pelemahan KPK,” kata Doli.

Kini, ditambahnya, dapat disaksikan sebuah fakta “pertarungan kelas berat antara DPR dan KPK”. Masyarakat akan lihat nanti akhir dari pertarungan itu, apakah hukum dan praktik korupsi akan kalah oleh kekuatan politik.

Masyarakat menunggu sekaligus mengamati kesungguhan DPR bekerja untuk rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi atau untuk diri mereka. Publik juga akan melihat KPK sebagai lembaga penegak hukum yang, menurut Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, “bisa diatur dan takluk dengan kekuasaan” atau justru sebaliknya.

“Kita juga akan dapat membuktikan apakah KPK adalah institusi yang, seperti pernah diucapkan Pak Luhut, suka tebang pilih, atau menjadi alat kepentingan kelompok kepentingan tertentu, atau dugaan negatif lain seperti yang diragukan selama ini, atau KPK independen dan benar-benar institusi yang bisa diandalkan untuk memberantas korupsi,” kata Doli.

Ia menilai persoalan itu juga adalah sebuah pertaruhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apakah KPK dibiarkan terus melemah dan membiarkan para koruptor hidup bebas di bawah kekuasaan politik. (epr/viv)

Baca Juga:

Fraksi PKS Interupsi Sidang Paripurna DPR Terkait Keputusan Pimpinan Dewan Tentang Penggunaan Hak Angket KPK

Teken Hak Angket KPK, PKS Tak Lagi Anggap Fahri Hamzah Sebagai Anggotanya

Tidak Kuorum, Hasil Sidang Rapat Paripurna DPR Soal Hak Angket KPK Ilegal