Kabarin.co – Politikus Gerindra, Arief Poyuono menyebut Sandiaga Uno sebagai pengkhianat di Gerindra dan harus dipecat partai karena ingin jadi capres PPP. Sandiaga angkat bicara terkait tudingan tersebut.
“Tentunya saya sebagai kader Gerindra yang sekarang ditugasi oleh Bapak Presiden fokus kepada tugas dan fungsi di kementerian. Dan dalam prosesi tahapan kontestasi demokrasi di 2024, seluruh aspirasi tentunya kita apresiasi, bagaimana caranya kita menggerakkan ekonomi terutama dalam situasi yang sangat berat ini,” ungkap Sandiaga usai menghadiri perhelatan F8 Makassar.
Sandiaga kemudian menegaskan dia selalu mengedepankan politik persahabatan. Sehingga tidak akan ikut larut dalam situasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan. Menurutnya, situasi yang sulit ini bisa dilalui jika bersatu padu. Kemudian saling menghargai, saling menghormati.
“Dan tentunya modal itulah yang akan kita bawa ke kontestasi demokrasi 2024 agar politik kita semakin dewasa, sejuk, membawa suatu semangat baru. Bahwa apa yang dibangun oleh Pak Jokowi 8 tahun terakhir ini akan selalu kita lanjutkan dengan penyesuaian-penyesuaian untuk ekonomi kita yang berpihak kepada ekonomi masyarakat yang ada di kelas menengah ke bawah, yang sekarang menghadapi situasi yang sangat berat karena peningkatan harga BBM ini,” sambungnya.
Soal tudingan sebagai pengkhianat di Gerindra, Sandiaga menuturkan siapa saja berhak memberikan pernyataan di era demokrasi ini.
“Saya meyakini bahwa demi persatuan kita ke depan, politik kita harus justru mempersatukan, justru politik yang sejuk, yang damai, dan bukan saling menjatuhkan, atau saling pecah belah. Tapi justru saling merangkul untuk saling gotong royong melewati situasi pandemi dan ekonomi yang berat ini,” bebernya.
Terkait manuver politik yang disebut ingin maju capres, Sandiaga menuturkan semua yang dilakukannya saat ini dalam rangka tugas dan fungsinya di Kementerian untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi urusan capres-capresan keputusannya di partai politik.
“Tentunya partai politik yang nanti akan menjatuhkan pilihan. Setiap individu, masyarakat, siapa pun itu, mengerti bahwa yang nanti akan menominasi adalah partai politik. Jadi itu adalah hak partai politik,” terangnya.(pp)
