kabarin.co, Jakarta – Presiden RI ke 7, Jokowi mendukung penguatan KPK untuk menegakkan dan mencegah korupsi. Dia meminta ada sinergi yang baik antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.
“Saya mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional,” ujar Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Dia mengatakan, masih banyak ditindaknya para koruptor di Indonesia, hal ini menunjukkan penegakkan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Meski demikian, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat.
“Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir,” kata Jokowi.
Dia menegaskan komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pada kenyataannya, saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke-88.
Jokowi mengatakan, hingga saat ini sudah sebayak 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati, dan wali kota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III serta 14 hakim yang sudah dipenjara, karena korupsi. Hal tersebut bukan hal yang patut dibanggakan.
“Jangan diberikan tepuk tangan untuk ini. Menurut saya, semakin sedikit yang dipenjara itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi,” kata Jokowi.
Sebab, menurut dia, prestasi terbaik dari upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan adalah semakin baik pelayanan publik di Indonesia, Karena, Korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang membuat terganggu sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semua berjalan dengan efektif. Kalau kita lihat memang dari indeks daya saing kita, problem besar kita sebenarnya ada tiga. Yang pertama yang berkaitan dengan korupsi. Yang kedua yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur kita. Tiga hal besar ini memang yang harus kita atasi bersama-sama,” Jokowimenandaskan. (nap/lip)
Baca Juga :
Peringati Hut Korpri, Presiden Jokowi Pimpin Langsung Upacara
