Pro Kontra Penunjukan Jonan-Arcandra oleh Jokowi

kabarin.co – Penunjukan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra sebagai Wamen ESDM dinilai cukup mengejutkan banyak pihak. Nama Jonan bahkan sebelumnya tidak pernah masuk bursa calon Menteri ESDM.

Arcandra memang jadi pengamatan media selama ini namun tetap cukup mengejutkan ketika ia kembali ke Kabinet Kerja mengingat ia pernah dicopot sebagai Menteri ESDM karena status kewarganegaraannya.

Bahkan saat itu Arcandra pun boleh dibilang tidak tercium oleh publik sampai namanya disebut oleh Jokowi yang menunjukknya sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said.

Pemberitahuan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri ESDM pada Jumat siang tersebut pun dilakukan secara mendadak, hanya beberapa jam sebelum keduanya resmi diangkat.

Undangan pelantikan tanpa nama di Istana sempat beredar secara viral di media dalam jaringan (daring) dan media sosial (medsos) berinternet.

Jonan sendiri mengaku baru diberi tahu akan menjadi Menteri ESDM sekitar pukul 11.00 WIB alias sekira dua jam jelang pelantikannya. Demikian pula, Arcandra baru mengetahuinya beberapa jam sebelumnya.

Apakah Jonan dan Arcandra terkejut pula dengan pengangkatan mereka yang prosesnya terkesan maunya diam-diam dan pelantikannya mendadak ini? Entahlah.

Pelantikan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai wakilnya dilakukan usai shalat Jum’at kemarin (14/10).

Setelah pengangkatan itu keterkejutan lain pun sontak menjalar kemana-mana, merayapi benak banyak pihak lalu menimbulkan suara-suara pro dan kontra.

Pihak pertama yang paling pro dengan keputusan ini tentunya Presiden sendiri, karena pengangkatan menteri dan para pembantunya adalah hak prerogratif yang melekat pada jabatannya dan dijamin oleh undang-undang.

“Keduanya merupakan figur yang profesional, berani, suka terjun ke lapangan, dan mempunyai potensi mereformasi besar-besaran sektor ESDM,”

Meski, Presiden mengakui keduanya orang yang cukup keras kepala, Jonan-Arcandra diyakini mampu bekerja secara tim (team work).

“Memang bukan tugas yang mudah, namun saya yakin keduanya bisa sebagai team work,” kata Presiden seperti yang dilansir oleh Antaranews.com.

Bagaimana dengan suara-suara pro dan kontra dari berbagai pihak dan suara-suara cenderung netral normatif yang berusaha menengahi, berikut kami sarikan dari berbagai sumber:

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengaku terkejut dengan pengangkatan Jonan dan Arcandra, namun ia meminta semua pihak menghormati keputusan Presiden.

“Saya yakin Presiden telah mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan ini. Itu adalah hak prerogatif Presiden yang harus kita hormati dan hargai bersama,” kata senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Rerform (IESR) Fabby Tumiwa mendukung penunjukan Jonan namun kurang ‘sreg’ dengan sosok Arcandra Tahar.

“Jonan tidak berpengalaman di bidang energi, tapi kredibilitasnya baik, demikian juga integritasnya. Ini bisa mengimbangi sosok Arcandra yang kurang diterima oleh stakeholder,” ujarnya.

Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pilihan Jonan dan Arcandra menunjukkan adanya tarik menarik cukup kuat berbagai kepentingan yang berujung pada lahirnya kompromi.

“Jonan dan Achandra tergolong bermasalah. Keduanya pernah diberhentikan dari kabinet, dan tentu bermasalah,” katanya.

Mantan Anggota Komite Reformasi Migas tersebut mengkhawatirkan stigma bermasalah keduanya akan menjadi beban yang berkepanjangan.

Sebaliknya pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan masalah perombakan atau reformasi besar-besaran seperti yang diinginkan Jokowi di sektor ESDM, tidak memerlukan orang yang berpengalaman bisnis di bidang tersebut.

Menurutnya Menteri ESDM harus orang yang punya keberanian memperbaiki sektor tersebut, termasuk memberantas mafia dan pemburu rente.

Dari kalangan legislator adalah Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali yang mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan duet Jonan-Arcandra.

Meski tetap mengaku terkejut dengan penunjukan Jonan yang tidak punya pengalaman di sektor ESDM, namun Anggota Dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merasa Presiden tentu punya hitungan tentang keputusannya, termasuk soal mengangkat Arcandra yang dijadikan tandem Jonan.

Anggota Komisi VII yang lain, politisi Partai Nasdem, Kurtubi mengatakan keduanya sudah ditunjuk Presiden dengan kewenangan prerogatifnya.

“Kami tunggu kerja mereka. Sektor ini butuh penanganan segera karena selama ini dikelola secara salah dan merugikan negara,” demikian Kurtubi, yang selama ini juga dikenal sebagai pengamat ESDM.

Rofi Munawar yang juga Anggota Komisi VII DPR RI juga menilai pelantikan Jonan dan Arcandra membuktikan Presiden Joko Widodo telah menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden.

Namun Jokowi meninggalkan celah persoalan integritas dan komitmen terhadap penguatan sistem di sektor ESDM.

“Kita semua terkejut dengan penunjukan Jonan sebagai Menteri ESDM, bersamaan dengan itu lebih terkejut lagi dengan pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Wamen.” katanya

“Hak prerogatif presiden digunakan dengan mengabaikan integritas dan kehendak publik,” ucap Rofi Munawar, di Jakarta, Sabtu (15/10).

Bagi Rofi penunjukan Arcandra sebagai Wamen ESDM seolah menegaskan persoalan energi nasional hanya dapat diselesaikan oleh sosok/figur, bukan pada sistem.

Rofi menjelaskan, perbaikan sektor ESDM selama ini harus dilakukan berbasis penguatan sistem dan integritas. Hal ini menjadi bertolak belakang ketika Archandra ditunjuk sebagai Wamen ESDM.

Keputusan Presiden (mengangkat Arcandra) ini berpotensi menjadi preseden buruk di masa yang akan datang dalam proses penujukan pejabat negara,” tegas Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, seharusnya kompetensi seseorang secara wajar berbanding lurus dengan integritas dan kredibilitasnya.

Namun, hal itu menjadi persoalan jika penunjukan pejabat negara hanya mengandalkan kemampuan yang belum teruji. Padahal, di sisi lain juga punya cacat dalam proses dan pernah melanggar konstitusi.

Hak yang melekat pada Presiden harus berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar. Bukankah inti revolusi mental adalah itu?” tanya Rofi.

Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo membuktikan pada rakyat bahwa pilihannya tidak salah.

Hidayat menyebut, di usia pemerintahan yang memasuki tahun kedua Presiden harus semakin berhati-hati dalam membuat keputusan.

“Harus ada pembuktian ke publik bahwa mereka bukan pilihan yang salah dari Presiden. Kalau salah, beliau sendiri yang rugi,” kata Hidayat, di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat malam (14/10). (mfs)