Kabarin.co, Limapuluh Kota-Potensi hutan perlu dimanfaat sebaik mungkin. Namun pemanfaatan hutan jangan sampai merusak hutan itu sendiri.
Begitu kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharulkah saat membuka Festival Perhutanan Sosial dan Konservasi Alam Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – PeSoNa Taram”, Minggu (18/12).
Mahyeldi menyebut, saat sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan keberadaan hutan itu tapi hutan tetap lestari. Salah satu langkahnya ialah dengan Program Perhutanan Sosial. Dengan program ini kata gubernur ada penguatan kepada masyarakat dari sisi ekonomi.
Karena diketahui masyarakat yang bermukim di sekitar hutan,merupakan masyarakat kurang mampu. Ada 81,97 persen desa/nagari di Sumbar berada di dalam dan di sekitar hutan, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Umumnya mata pencaharian masyarakat adalah bertani dengan luas lahan usaha yang terbatas.
Dengan demikian pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ini akan dapat menambah luas lahan usaha, menambah jumlah jenis komoditi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk kehutanan.
“Jadi penguatan ke masyarakat harus dilakukan bagaimana program ini berjalan dengan baik,” sebut Mahyeldi.
Dengan pemanfaatan hutan yan baik, masyarakat sekitar hutan bisa lebih hidup bahkan bisa mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan itu..
Untuk itu Mahyeldi meminta dengan serius dan sungguh-sungguh kelompok perhutanan sosial itu menggarap potensi hutan yang ada.
Selain itu ia juga mendorong agar dihadirkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait program kehutanan sosial itu sendiri, karena sampai saat ini badan usaha itu memang belum ada.
“Ini tugasnya Dinas Kehutanan. Jadi saya minta hadirkan BUMD ini sehingga bisa membantu penguatan masyarakat Sumbar.
Gubernur juga mengapresisi Dinas Kehutanan Sumbar yang terus gencar melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga program-program perhutanan yang ada berjalan dengan baik dan memberi kontribusi untuk daerah.
Apresiasi juga diberikan untuk program pengelolaan Perhutanan Sosial seperti yang dilakukan ekowisata Wakanda Taram, Kabupaten Limapuluh Kota.
Katanya ini menjadi bukti bahwa program tersebut jika dikelola dengan baik dan profesional sehingga bisa menggerakkan perekonomian daerah.
“Wakanda Taram harus menjadi contoh bagi kelompok masyarakat pengelola Perhutanan Sosial di Sumbar. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, bisa memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan,” kata Mahyeldi.
Ia mengatakan, melalui Program
Perhutanan Sosial kelompok masyarakat bisa memanfaatkan potensi hutan di lingkungannya dengan memilih skema yang cocok seperti skema Hutan Nagari/Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA).
Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial ini menurutnya, selain diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga diharapkan berkontribusi positif bagi kelangsungan sumber daya hutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan implementasi rencana perluasan areal Perhutanan Sosial akan terus direalisasikan.
“Kita berupaya menjadikan lokasi dan kelompok Perhutanan Sosial sebagai basis dalam pembangunan kehutanan di tingkat tapak,” katanya.
Saat ini Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial di Sumbar telah mencapai 700 ribu hektare. Sementara capaian sampai dengan 2022 adalah 242.000 hektare dan 171 unit Perhutanan Sosial.
Yozarwardi menyebut bukti pengelolaan hutan yang baik melalui Perhutanan Sosial, akan berdampak kepada terjaganya kelestarian hutan, memberikan manfaat ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan sosial budaya masyarakat tetap terjaga.
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat berupa getah Pinus, minyak atsiri sereh wangi, rotan, gula aren, jengkol, durian, dan lainnya. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata dan pemanfaatan air.
Ia mencontohkan, Ekowisata Wisata Kapalo Banda telah menghidupkan ekonomi masyarakat dan terbuka pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Syafruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan pentingnya merawat hutan kepada masyarakat karena 61 nagari dari 79 Nagari di Limapuluh Kota berada di sekitar wilayah hutan.
Pihaknya menjadikan Wakanda Taram sebagai percontohan bagi kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial karena PAD dari Wakanda bisa mencapai Rp2 miliar setahun.(*)
