Publik Sulit Akses Dokumen SP3 15 Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan dan Lahan

kabarin.co – Kepolisian RI dinilai masih menutup akses informasi terkait dokumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan pada 2015 silam.

Kepala Divisi Advokasi Hak Ekonomi Sosial Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ananto Setiawan mengatakan, Kontras dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) sempat meminta dokumen tersebut kepada Polda Riau.

Namun, permintaan tersebut hingga saat ini tidak ditindaklanjuti.

“Kami sudah dua kali mengajukan permohonan informasi terkait SP3 dan salinannya. Lalu mengirimkan surat keberatan setelah 14 hari, tapi juga tidak ditanggapi dengan alasan mekanisme internal,” ujar Ananto dalam diskusi media di Sekretariat Kontras, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Menurut Ananto, dokumen perkara yang sudah dihentikan seharusnya bisa diakses secara terbuka oleh publik.

Dia merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan sulitnya akses dokumen SP3 tersebut, lanjut Ananto, ini menunjukkan kepolisian masih belum serius dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Padahal, masalah ini sempat menjadi prioritas negara untuk segera diatasi. “Ini jelas menutup akses informasi terhadap keadilan,” ucap Ananto.

Tanpa dibukanya akses dokumen tersebut, tambah Ananto, usulan praperadilan yang diajukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat.

“Tanpa dokumen tersebut masyarakat tak bisa mengajukan praperadilan,” tutur Ananto.

Atas dasar itu, Kontras bersama Jikalahari, ICW, dan Indonesian Center for Environmental Law akan mengajukan masalah tersebut ke Komisi Informasi Pusat.

“Kami berencana menjadikan masalah ini sebagai kasus sengketa informasi publik. Kami akan laporkan ini ke KIP,” kata Ananto.

ICW Nilai SP3 15 Perusahaan Riau Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan pada 2015 silam tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Emerson, proses pemberian SP3 tersebut dilakukan secara tertutup dan tanpa dasar pertimbangan yang kuat.

“Proses penghentian ini dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Ini kalau tidak tercium oleh media, tidak akan ada pernyataan resmi,” ujar Emerson dalam diskusi media di Sekretariat Kontras, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Selain itu, Emerson juga mempertanyakan sulitnya publik mengakses dokumen SP3 yang telah dikeluarkan Kepolisian.

Padahal, kata Emerson, dokumen perkara yang sudah dihentikan seharusnya bisa diakses secara terbuka oleh publik.

“Kalau kasus ini sudah selesai ya dikasih saja. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik juga kan boleh karena kasus ini sudah selesai,” ucap Emerson.

Emerson pun menilai, banyak kejanggalan dari diterbitkannya SP3 tersebut. Pasalnya, ahli yang dilibatkan dalam penyelidikan kasus ini merupakan pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau yang hanya mengawasi kegiatan usaha.

Dengan begitu, Emerson menganggap mungkin saja ada upaya penghentian dan dipersulitnya dokumen SP3 untuk diakses publik.

“Mungkin saja ada intervensi di luar institusi penegak hukum. Ini tidak murni penegakan hukum karena banyak kejanggalan. Prematur, belum selesai semua sudah di SP3,” ujar Emerson.

Penuh Kejanggalan

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law, Isna Fatimah menilai penerbitan surat perintah penghentian penyedikan (SP3) 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan pada 2015 silam penuh kejanggalan.

Kejanggalan tersebut ditemukan melalui keterangan penyidik dan saksi ketika rapat pembahasan yang digelar oleh Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

Menurut Isna, salah satu kejanggalan penerbitan SP3 tampak dalam keterangan Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Ari Rahman Navarin yang menyatakan bahwa tidak ada pasal yang dipersangkakan dalam berkas SP3.

“Ini mengindikasikan ada kecacatan kronis pada saat penyidikan,” ujar Isna dalam diskusi media di Sekretariat Kontras, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Selain itu, kata Isna, pernyataan penyidik bahwa sumber api berasal dari lahan konsesi yang dikuasai masyarakat mengindikasikan abainya perusahaan terhadap kewajiban mencegah kebakaran terjadi.

“Alasan ini mengafirmasi bahwa telah terjadi kebakaran di wilayah izin. Ini bisa mengerucut pada kesimpulan bahwa pemegang izin dapat dituntut pertanggungjawaban pidana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004,” ucap Isna.

Isna juga menyangsikan alasan ketidakcukupan bukti yang didasarkan pada keterangan ahli. Menurut Isna, kredibilitas dan obyektivitas ahli meragukan karena hanya pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau yang mempunyai kewajiban mengawasi kegiatan usaha.

“Ahli yang dihadirkan dari BLH Riau bukan ahli kebakaran hutan dan lahan. Dia tidak memiliki kredibilitas dan tidak objektif dalam melihat perkara ini,” tutur Isna.

Kebakaran hutan hebat terjadi di Riau pada Juli 2015. Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang untuk berurusan dengan polisi.

Adapun kelima belas perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI).

Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama.

Namun Polda Riau mengeluarkan SP3 kepada 15 perusahaan tersebut. Alasannya tak ada bukti yang mengarah bahwa 15 perusahaan tersebut membakar hutan dan lahan. (kom)