kabarin.co-Puluhan negara telah menyatakan sikap mendukung China dalam hal sengketa Laut China Selatan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan hal tersebut pada hari Selasa.
Hua pada konferensi pers reguler menolak laporan bahwa hanya delapan negara yang menyokong China dalam masalah ini, dirinya mengatakan, “Saya tahu beberapa media Barat kadang-kadang memanggil hitam putih tapi saya tidak berharap mereka akan memiliki masalah dengan angka.”
Semakin banyak negara menunjukkan dukungan mereka terhadap China setelah mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dari masalah dan sifat arbitrase, Hua mengatakan, tercatat Zambia, Kamerun, Ethiopia dan Malawi baru-baru ini bergabung dalam daftar negara pendukung China.
China dan Serbia dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Sabtu lalu menekankan bahwa sengketa Laut Cina Selatan harus diselesaikan oleh pihak yang berseteru langsung melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dan sopan, kata Hua.
Mereka yang terlibat langsung harus mematuhi perjanjian bilateral dan Deklarasi tentang Perilaku yang disepakati oleh pihak -pihak yang berkepentingan di Laut Cina Selatan (DOC) sembari mencari solusi damai, katanya.
Hua juga menyuarakan penghargaan dan terima kasih untuk komentar Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengenai isu tersebut.
Berbicara pada upacara wisuda, perdana menteri Kamboja itu mengatakan bahwa keputusan pengadilan arbitrase internasional nantinya adalah “bermotif politik” dan Kamboja tidak akan mendukung keputusan tersebut.
Hua menegaskan bahwa China tidak akan menerima atau berpartisipasi dalam arbitrase yang diajukan secara sepihak oleh Filipina.
Tidak ada yang bisa menuntut China menerima hasil apapun dari arbitrase ilegal dan tidak adil. sikap China ini bertujuan guna membantu menjaga martabat dan otoritas hukum internasional, Hua mencatat.
Dia mengatakan China tidak akan menerima rencana yang disusun berkaitan dengan kedaulatan teritorial dan hak-hak dan kepentingan maritim mereka.
China akan terus memecahkan perselisihan dengan negara-negara yang terlibat langsung atas dasar menghormati fakta-fakta sejarah dan sesuai dengan hukum internasional, kata Hua.
Pernyataan Hua ini berkaitan dengan sidang Arbitrase internasional terkait konflik sengketa wilayah antara China dan Filiphina di Laut China Selatan.
Filiphina telaj mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase Internasional terkait sengketa itu pada akhir 2015 lalu, sebentar lagi sidang di lembaga Arbitrase itu akan memberikan putusannya. (mas)
