kabarin.co – JAKARTA – Kasus kericuhan suporter antarklub yang terjadi, kembali membuka mata insan sepak bola nasional. Terlebih, kompetisi baru bergeliat, sudah memakan dua korban yang tewas.
Di Jakarta, ada suporter Jakmania, Muhammad Fahreza, yang tewas diduga akibat dianaya oknum aparat keamanan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berikutnya, salah satu suporter Brigata Curva Sud dari PSS Sleman, Stanislaus Gandhang Biswara, tewas setelah bentrok dengan suporter PSIM Yogyakarta, Brajamusti, Minggu (22/5) dini hari WIB.
Kericuhan antara suporter PS TNI dan Persegres Gresik juga pecah di Stadion Petrokimia Gresik pada laga lanjutan kedua tim di Indonesian Soccer Championship (ISC) 2016.
Salah satu elemen suporter, yakni Presiden Brajamusti, Rahmat Kurniawan, pun angkat bicara soal solusi untuk mencegah, minimal mengurangi ekses negatif seperti anarkisme di kompetisi nasional.
Menurutnya, sudah saatnya dibentuk badan formal yang benar-benar diakui federasi, dalam hal ini PSSI untuk mewadahi suporter. Bahkan, menurutnya, perlu dibentuk asosiasi suporter yang nantinya dilibatkan sebagai bagian dari anggota PSSI.
“Dengan demikian, nantinya ada semacam komisi disipliner suporter yang dibentuk dari, oleh dan untuk suporter itu sendiri yang berada di bawah PSSI,” ucapnya.
Rahmat menegaskan, sanksi tegas yang juga diberikan kepada klub karena ulah dari suporternya, dinilai belum cukup. “Menurut saya malah terlalu membebankan klub jika hanya sasarannya kepada klub, sedangkan suporter tak pernah bisa mempertanggung jawabkan sendiri kesalahan mereka,” terangnya.
Ia mencontohkan dengan mekanisme hukuman dan apresiasi yang dibuat di liga-liga mapan di Eropa. “Di sana (Eropa), suporter yang bikin ulah langsung kena sanksi tak boleh nonton ke stadion selama lima tahun misalnya,” ucap Rahmat.
“Contohnya baru-baru ini seperti suporter West Ham United yang disanksi karena aksi penyerangan terhadap rombongan bus Manchester United. Hak mereka untuk menonton dicabut.”
Untuk bisa mewujudkan mekanisme sanksi seperti itu, menurut Rahmat, sudah waktunya ada lembaga formal yang diakui dan menjadi bagian dari PSSI. “Nantinya jika kelembagaan asosiasi suporter ini jelas, mekanisme keanggotaan juga bisa diawasi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Jakmania, Richard Ahmad mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Menpora RI terkait pengakuan asosiasi suporter di PSSI.
Termasuk pula dengan usulan mekanisme lembaha formal untuk melakukan koordinasi dan pengawasan antarsuporter. “Drafnya juga sudah kami susun untuk rencana sarasehan suporter Indonesia nantinya,” ucap Richard.
Menurutnya, di era industri sepak bola, keterlibatan lebih jauh suporter merupakan suatu keharusan. Dengan demikian, suporter punya ruang aspirasi lebih dalam sepak bola nasional sebagai salah satu elemen penting di sepak bola.
“Kami juga pernah usulkan kepada pak Menteri (Menpora RI), tapi kami masih menunggu respons seperti apa.”
Tantangannya dalam membuat sebuah asosiasi suporter, menurutnya, adalah perbedaan pandangan dari masing-masing suporter. Tarik-menarik kepentingan juga bakal terjadi.
“Tapi tetap patut dicoba (bentuk asosiasi suporter) agar diakui dan menjadi bagian PSSI. Saya rasa ini solusi yang cukup tepat dan harus didengarkan PSSI.”
Badan formal ini pula nantinya diperlukan sebagai badan yang bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi dari suporter Indonesia mulai dari penerapan tarif tiket, hingga penanganan terhadap salah satu suporter yang cedera atau tewas. Badan ini pula yang nantinya mewadahi setiap kerja sosial dan solidaritas seluruh suporter Indonesia.(cnn)
