kabarin.co – Disampaikan dalam diskusi publik “Pasca Ahok Tersangka dan Memaknai Safari Politik Jokowi” di Rumah Amanah Rakyat 17 November 2016.
Mengamati proses politik dan hukum dalam kasus penistaan agama oleh Ahok sehingga ditetapkan Polri menjadi tersangka, dengan analisa akademis dapat dikatakan bahwa Jokowi secara politik sudah jatuh. Jokowi sepertinya kehilangan aliansi-aliansi strategisnya yang awalnya terlihat sebagai kekuatan politik yang real.
Beberapa poin yang menguatkan situasi itu adalah :
1) menunjukkan di manakah sumber daya finansial para taipan berada, apakah di Jokowi atau Ahok.
Ketika Ahok lolos dalam kasus lahan RSSW dan reklamasi, ini adalah bukti bahwa uang ada di belakang Ahok bukan Jokowi.
Ketika ahok menjadi TSK artinya Jokowi sudah kehilangan kemampuan politiknya utk melindungi ahok.
2. Ketika Jokowi safari ke Prabowo dan ormas-ormas Islam mainstream, ini adalah bukti bahwa Jokowi curiga ada individu atau aktor parpol-parpol pendukung juga punya kepentingan dengan aksi massa 411. Barangkali ini erat kaitannya dengan agenda 2019.
3. Ketika Jokowi melakukan safari ke TNI, menunjukkan bahwa Jokowi memerlukan perlindungan politik dan bahkan fisik. Menurut kebiasaan, korps pasukan khusus mengundang presiden datang untuk menerima penghargaan baret kehormatan atau wings. Tanpa itu menunjukkan bahwa kedatangan Jokowi lebih pada kepentingan Jokowi, bukan kepentingan korps. Era TNI dipimpin Moeldoko, Jokowi pernah menerima baret kehormatan, tapi itu baret hitam yang bukan baret tempur. Jadi ini hanya kesia-siaan karena presiden tidak punya komando langsung ke korps pasukan khusus atau elit.
4. Panglima TNI beberapa kali menegaskan akan berpihak kepada rakyat, dan PPAD juga menegaskan menghendaki kembali ke UUD 45 asli.
Saat ini dialektika yang berkembang dari safari Jokowi ini patut dicurigai sebagai mencari bentuk penyelasaian seperti apa atas krisis politik ini yang akan menentukan keberlangsungan rejim Jokowi ini.
Jadi situasi saat ini sesungguhnya adalah rakyat ada di gerbang perubahan. Rakyat punya hak untuk menyelamatkan negara. Rakyat harus segera bertindak mengatasi krisis negara yang potensial menghancurkan NKRI. Semakin lambat maka ongkos politik dan sosial untuk menyelamatkan NKRI sangat besar dan meninggalkan kerusakan yang parah.
Oleh : Gde Siriana (Institut Kepemimpinan Soekarno)
Baca Juga:
Anggap Enteng Aksi 411, Sekarang Jokowi Berharap Tidak ada Demo Lagi
Presiden Jokowi Kembali Bertemu dengan Prabowo di Istana Negara
Demo 25 November Diduga Ingin Gulingkan Pemerintahan Jokowi
Posisi Panglima TNI Saat Ini di atas Presiden Jokowi Secara Psikologis
