Yusril: Yang Seenaknya Main Gusur Lebih Bengis Dari Belanda !

Metro16 Views

kabarin.co Jakarta -Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ia mendapatkan panggung meski sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengeluarkan pernyataan untuk meminta masyarakat agar tak memberikan “panggung” kepadanya.

“Semakin Pak Ahok ngomong macem-macem, makin ada panggung buat ana (saya),” kata Yusril dalam acara Majelis Tabligh Akbar, di Yayasan Al-Riyadh, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 25 April 2016.

Secara tak langsung Ahok membuatkan panggung buat dirinya. Sebab, kata Yusril, setelah Ahok mencetuskan pernyataan terkait rencana gugatan Yusril terhadap Ahok soal penggusuran warga Luar Batang, Yusril mengaku masyarakat sendiri yang menyediakan panggung.

Lantas, Yusril pun kembali mengomentari penggusuran-penggusuran yang dilakukan Ahok, seperi di Luara Batang, Jakarta Utara. “Beliau gusurin orang, tidak jelas pindah ke mana, ganti ruginya berapa,” kata bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini.

Yusril menjelaskan, seharusnya Pemerintah DKI memberikan uang kerohiman kepada korban penggusuran. Ia mengandaikan sebagai pemilik tanah di satu kampung, ada tukang rokok pakai gerobak dan ibu-ibu penjual soto yang menumpang di atas lahannya.

Kemudian, suatu hari ia mau menggunakan lahannya dan meminta pedagang itu untuk bersiap-siap selama enam bulan. “Saya wajib berikan uang kerohiman, meski sekedar ongkos. Padahal itu tanah saya. Tidak boleh orang diusir begitu saja,” ujar yusril.

Apalagi, kata Yusril, tanah itu sudah ditempati sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut Yusril, orang Betawi menempati lahan dari nenek moyangnya, dan orang kampung juga tidak mengurusi surat-surat. Tapi, Yusril berujar, hak-hak orang kampung harus dilindungi.

“Belanda saja tidak berani gusur, Pemprov DKI masak mau main gusur?” ujar Yusril, menegaskan. “Masa lebih kejam dari Belanda. Ini pemerintah sendiri, sudah merdeka.”

Di kesempatan lain Yusril mengibaratkan Ahok melakukan ‘lempar batu sembunyi tangan’ atau seperti dilansir tempo kemarin, ‘Ini Contoh Pejabat Yang Mau Cuci Tangan

Pakar tata hukum negara, Yusril Ihza Mahendra, mengibaratkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan peribahasa lempar batu sembunyi tangan terkait dengan penggusuran warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Pak Ahok suruh kami gugat beliau ke pengadilan. Tapi surat keputusan yang jadi dasar gugatan itu mana. Ini contoh pejabat yang mau cuci tangan saja,” kata Yusril saat ditemui di Yayasan Al-Riyadh, Jakarta Selatan, Senin, 25 April 2016.

Yusril mengatakan segala keputusan yang dibuat seorang pejabat harus disertai surat perintah. Sedangkan perintah Ahok kepada wali kota dan camat untuk melakukan penggusuran di Penjaringan, kata dia, tidak ada suratnya.

Menurut Yusril, selama ini Ahok hanya memberikan perintah penggusuran secara lisan. “Kami sebagai orang hukum gimana lawannya menghadapi pejabat seperti ini. Apa kami harus berontak? Kalau negara hukum, ya pakai hukum,” tutur Yusril.

Karenanya, menurut Yusril, sama saja Ahok menjebak camat dan mengadu dombanya dengan rakyat. “Kenapa Gubernur DKI itu tidak berani buat surat keputusan? Kenapa tidak berani keluarkan surat perintah?” ucap Yusril.

Yusril berujar, gubernur sebagai pemegang kebijakan harus tegas dan transparan. Sebab, menurut Yusril, penggusuran tanpa surat perintah membuat wali kota maupun camat berada di posisi dilematis ketika berhadapan dengan warga.

Sebab, menurut Yusril, camat hanya berstatus aparat administratif teknis lapangan dan tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. “Ketika rakyat pertanyakan syarat kebijakan, mereka enggak bisa jawab.

“Saya pikir sebaiknya Pak Gubernur keluarkan surat keputusan pembongkaran,” tuturnya. Yusril menjelaskan, birokrasi merupakan ujung tombak kekuatan negara yang bekerja sebagai profesional sejak masuk jadi pegawai sampai pensiun.

Sementara itu, pejabat politik silih berganti karena bisa diganti atau habis masa jabatannya, lalu digantikan oleh yang baru. “Pejabat politik harus memahami posisinya. Kalau memahami kerja konteks akan ada hubungan ideal antara pejabat politik dan birokrasi.” (fr/tem)

Leave a Reply