Petugas medis dari Dinas Kesehatan Blora memang sengaja menyambut rombongan di terminal tersebut. Menurut Warsit, jika rombongan anggota DPRD Blora harus dicek makaseharusnya seluruh warga yang dari luar kota juga ikut diperiksa kesehatannya.
“Saya pengawas lho. Kalau bupati dari Yogya sana sama bojone (istrinya), mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)? Kami setingkat bupati. Wakil bupati sama anak istrinya dari Jakarta, mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)?” ujar anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini.
Ketua DPRD Blora, Dasum dari PDIP juga merasa tak pantas anggota dewan diperiksa dengan SOP yang tidak jelas di luar daerah yaitu di Bojonegoro.
“Ayo pindah ke RSUD saja. Jangan di sini,” tegas Dasum.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto menyarankan tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dari Pemkab Blora berupa pengecekan kesehatan, juga dilakukan terhadap seluruh warga yang masuk wilayah Blora.
“Tentunya harapan kita, tidak hanya kepada kita saja, tetapi juga warga masyarakat yang mungkin bekerja di luar kota kan juga ada, yang jadwalnya pulang dari Jakarta dari Kalimantan atau di wilayah luar negeri yang masuk ke Kabupaten Blora pun, menurut saya juga harusnya diperlakukan sama,” kata Siswanto kepada wartawan.
