Kabarin.co, Tanahdatar– Sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi mengendalikan inflasi untuk menjamin stabilitas harga. Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Sumatera Barat, Jumat (1/7) di Emersia Hotel, Batusangkar.
Rakor dengan tema Sinergitas Pengendalian Inflase di Tengah Pemulihan Ekonomi dan Ketidakpastian Global itu juga dihadiri oleh Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar. Kepala Biro Perekonomian Sumbar. Kepala Lestari Bulog Kanwil Sumbar. Pimpinan BI perwakilan Sumbar, serta Anggota TPID Provinsi Sumatera Barat
“Terkait inflasi di Sumbar masih terkendali, yang perlu diketahui upaya yang dilakukan itu bukan menekan inflasi, tetapi mengendalikannya agar daya beli masyarakat tetap ada sehingga geliat produksi di tingkat UMKM tetap ada,” ujar Gubernur.
Mantan Wali Kota Padang itu menyebutkan, komdisi saat ini mulai membaiknya kondisi pasca pandemi Covid 19, dimana progress vaksinasi nasional yang juga meningkat, hingga mendorong kebijakan mengurangi aktivitas oleh pemerintah sejak akhir tahun 2021.
“Dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, mendorong kenaikan permintaan dan kembali berjalannya dunia usaha yang menyebabkan kenaikan permintaan dan kenaikan harga berbagai komoditas,” ucapnya.
Sementara dari sisi pemerintah terangnya, terdapat berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan di tahun 2022 termasuk kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRt), serta rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan mendorong inflasi di tahun 2022.
Harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging, ayam ras, dan telur ayam ras tercatat meningkat di wilayah Sumatera Barat sebagai dampak adanya kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pakan unggas maupun adanya keterbatasan pasokan komoditas pertanian akibat curah hujan yang cukup tinggi dan hasil panen yang kurang maksimal.
“Upaya pengendalian inflasi daerah perlu segera dilakukan terutama untuk meredakan harga komoditas tersebut. Di jangka pendek melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan operasi pasar murah dan koordinasi pernenuhan pasokan bekerjasama dengan wilayah lain yang surplus,” ujarnya.
Cabe merupakan salah satu pemicu inflansi di Sumbar. Untuk itu, Gubernur minta Dinas pertanian perlu mencari alternatif dengan mencari daerah yang cocok untuk menanam cabe, sehingga tidak lagi menjadi penyebab dari iklim.
“Dalam pertemuan gubernur se Sumatera telah sepakat untuk menekan inflansi, termasuk permasalahan infrastruktur,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, menjaga keseimbangan suplai sangat penting agar ketika perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga, khususnya kebutuhan pokok.
Upaya pengendalian inflasi daerah perlu segera dilakukan, terutama untuk meredakan harga komoditas tersebut di jangka pendek melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan operasi pasar murah dan koordinasi pernenuhan pasokan bekerjasama dengan wilayah lain yang surplus .
Penurunan harga bahan pokok turun disebabkan sudah mulainya pasokan dari daerah masuk ke Sumbar. Untuk itu Gubernur meminta semua pihak bisa bersinergi menjaga tidak terjadi inflansi.
Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Gunawan Wicaksono menerangkan, saat ini Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 1.40 persen, meningkat dibandingkan realisasi April 2022 yang sebesar 0,66 persen, sehingga secara tahunan inflasi Sumatera Barat mencapai 5,18 persen.
Realisasi inflasi Sumatera Barat ini tercatat meningkat di atas level sasaran inflasi nasional sebesar 3 + 1 persen dan lebih tinggi dibandingkan rata – rata inflasi tahunan Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir ( 2019-2021 ) yang sebesar 1,96 persen.
Realisasi inflasi Sumatera Barat juga berada pada peringkat inflasi ke – 2 tertinggi secara tahunan di wilayah Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang mencatat realisasi inflasi sebesar 6,97 persen.
Inflasi di Sumatera Barat di tahun 2022 diperkirakan terakselerasi didorong oleh peningkatan harga pada berbagai komponen inflasi baik inflasi inti / core inflation, inflasi komoditas pangan bergejolak / volatile foods, maupun inflasi tarif yang diatur oleh pemerintah / administered prices.
Sementara dari sisi pemerintah, terdapat berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan di tahun 2022 termasuk penurunan dan pencabutan subsidi PPBM bagi mobil baru, kenaikan tarif cukai rokok rata – rata sebesar 12 persen , kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen , kenaikan Bahan Bakar Minyak ( BBM ), kenaikan Bahan Bakar Rumah Tangga ( BBRt ), serta rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik ( TDL ) akan mendorong inflasi di tahun 2022.
“Perbaikan harga komoditas global dan terbatasnya pasokan minyak nabati mendorong permintaan terhadap komoditas CPO di Indonesia yang hingga saat ini berdampak terhadap kenaikan harga minyak goreng di Indonesia, Sementara itu, fluktuasi mata uang rupiah dan kebijakan tappering off The Fed diperkirakan berdampak pada transmisi inflasi ke sisi domestik,” terangnya.
Menindaklanjuti berbagai faktor peningkatan inflasi di tahun 2022 , sudah semestinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) bergerak lebih sigap di tahun 2022 dalam merespon berbagai kenaikan harga terutama pada komoditas – komoditas yang masih dapat dikendalikan oleh daera.
“Salah satu isu inflasi yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya harga komoditas pada periode Ramadhan – Idul Fitri yang saat ini berlanjut bahkan setelah periode hari raya tersebut berlalu,” sebutnya.
Perbandingan Inflasi Kawasan Sumatera Realisasi inflasi Sumatera Barat pada Mei 2022 tercatat berada pada level yang cukup tinggi dan secara bulanan , Sumatera Barat menjadi provinsi yang mengalami inflasi tertinggi di kawasan Sumatera . Secara tahunan , realisasi inflasi Sumatera Barat juga menjadi yang tertinggi ke – 2 di wilayah Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung dengan realisasi inflasi sebesar 6,97 persen.(*)
