Padang, kabarin.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mengupayakan agar UMKM yang berada di Sumbar dapat terus berkembang. Hal ini dibuktikan dengan diinisiasikannya pembentukan Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau (HIPERMI).
Inisiasi Hipermi tersebut turut didukung oleh Gubernur Sumatera Barat dengan mengukuhkanya pada 23 April 2024 silam. Hal ini karena Kanwil DJPb Sumbar yang sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah memiliki peran tidak hanya selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menjadi koordinator dan pembina penyaluran dana APBN di Sumatera Barat tetapi juga memiliki peran sebagai Regional Chief Economist (RCE). Menjalankan tugasnya sebagai RCE, kanwil DJPb provinsi Sumatera Barat harus mampu menggali dan mengelola potensi ekonomi daerah.
Pembentukan Hipermi Oleh DJPb Sumbar juga karena melihat potensi ekonomi randang minang sebagai salah satu kuliner asli Sumatera Barat yang terkenal tidak hanya di mancanegara bahkan dunia. “Oleh sebab itu, Randang memiliki potensi yang besar sebagai penggerak perekonomian di Sumatera Barat. Ketersedian supply bahan baku bumbu randang, sangat erat kaitannya dengan Provinsi Sumatera Barat yang didominasi oleh sektor pertanian,” kata Syukriah HG selaku Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Rabu (29/5/2024).
Keanggotaan HIPERMI tidak hanya terdiri dari pengusaha randang, tetapi juga para petani yang berhimpun di divisi Agro sebagai pemasok bahan baku bumbu randang. Dalam mendukung industri pangan, aspek ketersediaan bahan baku akan menjadi fokus utama. Ketersediaan bahan baku bumbu randang dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau dapat meningkatkan daya saing produk HIPERMI.
Kanwil DJPb Sumatera Barat juga konsern untuk mengelola sampah organik menjadi pupuk organik. Kedepannya program ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, termasuk mengatasi masalah sampah di Sumatera Barat. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan bahan baku organik. Dengan demikian, harapannya pada suatu saat, bumbu randang organik akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar internasional.
“Berdasarkan hal tersebut, keberadaan HIPERMI sebagai salah satu penggerak ekonomi Sumatera Barat perlu didukung oleh semua pihak, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN yang memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” jelasnya.
“Salah satu potensi ekonomi Sumatera Barat yang perlu mendapatkan dukungan adalah peningkatan industri pangan untuk memenuhi pasar domestik dan internasional,” sambungnya.
PT Re Asuransi Indonesia Utama (Persero), atau yang dikenal sebagai Indonesia-Re, menyambut baik program pengembangan UMKM yang ada di HIPERMI. Untuk itu, pada tanggal 29 Mei 2024, Indonesia-Re bersinergi dengan Kanwil DJPb Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada petani HIPERMI. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membantu petani dalam menyediakan bahan baku bumbu randang yang berkualitas, sehingga meningkatkan daya saing industri randang di Sumatera Barat.
Bantuan ini baru diberikan kepada dua kelompok petani yang ada di Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, Indonesia-Re berencana akan terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM lain di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.
Selain dukungan dana, Indonesia-Re juga akan memberikan sosialisasi dan pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM naik kelas, yaitu UMKM yang siap untuk ekspor. Sinergi antara Kanwil DJPb, Indonesia-Re, HIPERMI, dan pemerintah daerah merupakan wujud nyata dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
(*)
