Selain itu, anggota DPRD Sumbar juga dibekali materi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan serta sejumlah regulasi baru sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Plt. Sekjen Kemendagri RI, Tomsi Tohir, saat membuka acara orientasi tersebut, menekankan pentingnya program ini untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif. Namun, ia juga mengingatkan tentang krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah. “Lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Saya mengingatkan agar anggota DPRD berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan,” tegas Tohir.
Tohir juga menyampaikan bahwa beberapa daerah mengalami defisit anggaran yang serius, hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. “Banyak daerah yang anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyeknya banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” tutupnya. (***)
