JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Sulaiman Ponto, mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak bertanggung jawab atas aksi terorisme, separatisme, dan peredaran narkoba. “Teror, separatisme, narkoba itu bukan urusan BIN, karena BIN hanya berurusan dengan presiden,” katanya dalam acara Diskusi Redbons di Kantor Redaksi Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016).
Ponto menjelaskan, sebenarnya ada kesalahan pemahaman terkait cara kerja BIN, padahal untuk yang berurusan seperti adanya aksi teror, aksi separatisme, narkoba, maupun tindakan korupsi merupakan tugas polisi, TNI, dan kejaksaan. Pasalnya di setiap badan tersebut memiliki badan intelijen masing-masing.
“Sebenarnya ada mis bahwa BIN dianggap sejajar dengan TNI, Polri, padahal BIN ada di bawah presiden langsung. Jadi kalau teroris, narkoba, itu wewenang Badan Intelijen Kepolisian (BIK) dan BAIS, dan di Kejaksaan ada Jamintel,” bebernya.
Oleh karena itu, jika adanya peristiwa tersebut bukan wewenanang seorang anggota BIN, melainkan anggota TNI dan Polri. “Jadi sekali lagi bukan urusan BIN,” tuturnya.
Ponto melanjutkan, pada dasarkan cara kerja secara formal, BIN tidak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, BIN hanya ditataran pengecekan adanya peristiwa namun tidak memiliki wewenang mengerjakan yang bersifat operasinal.
“BIN itu tidak bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi jika hanya pengecekan boleh-boleh namun opersional tugasnya TNI dan Polisi,” tutupnya.(okz)
Baca Juga:
DPR Menyetujui Pengangkatan Budi Gunawan Sebagai Kepala BIN
DPR Akan Percepat Pelantikan Ketua BIN Untuk Menggantikan Sutiyoso
Budi Gunawan Jadi Kepala BIN, Peneliti UGM: Jokowi Cari Aman
