kabarin.co – Politisi Partai PKS yang juga Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, memberikan komentar soal pembentukan panitia khusus kasua atau pansus dugaan makar. Pasalnya, dalam kasus dugaan makar, penyidik dituding bekerja tidak mengikuti aturan.
“Saya kira, kalau pansus itu dibentuk ada bagian dari pengawasan DPR terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia, karena DPR mempunyai kewenangan untuk pengawasan itu,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.
Menurut Hidayat, Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Oleh sebab itu, pada saat hak tersebut dituduhkan pasal makar, maka akan timbul kontroversi.
“Apakah itu benar makar? Apakah yang sudah dilakukan itu makar? Itu baru pernyataan pendapat. Agar clear dan tidak menimbulkan kontroversi dan hukum benar-benar tegak, ini makar, atau tidak makar, publik bisa diyakinkan makar nih loh dalilnya,” kata Hidayat.
Ia melanjutkan, apabila para tersangka tidak terbukti makar, maka harus segera dibersihkan nama baiknya.
“Ini bukan main-main, kita semuanya menolak makar. Apakah sesuatu itu makar, atau tidak itu harus dipastikan pada hukum dan ada pembuktian hukum. Ketika menimbulkan polemik di publik, maka DPR membuat pansus, kemudian membuktikan apakah ini sudah makar, atau belum,” kata Hidayat.
Dia mencontohkan, bahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah menyatakan perang terhadap Indonesia, mengibarkan bendera dan demonstrasi dua kali dua tahun berturut-turut di Bundaran HI, namun tidak ditangkap.
“Kami ingin melihat keseriusan polisi pada para pelaku makar, separatisme itu. Di Papua, banyak tuh kantor polisi yang diserang, dijarah, polisi ditembak mati dan dibunuh. Kalau mereka yang baru ngomong makar, ini tidak menyerang polisi dan tidak ada polisi yang terbunuh dan tidak ambil senjata, polisi juga penting untuk membuktikan,” kata Hidayat. (epr/viv)
Baca Juga:
Aktivis Tersangka Kasus Makar Mengadu ke DPR
Kasus Dugaan Makar Berlanjut, Ichsanuddin Noorsy Diperiksa Polisi
