kabarin.co – Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyayangkan pemerintahan presiden Joko Widodo baru memperhatikan pembangunan manusia di tahun terakhir masa kepemimpinannya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah tidak mampu mendorong peningkatan kualitas manusia.
Fokus di Infrastruktur, Pembangunan Manusia Indonesia Dinilai Lemah
“Kita sudah mengingatkan sejak awal kepada pemerintahan untuk tidak mengesampingkan pembangunan manusia. Dan kita sayangkan baru mulai diangkat sebagai prioritas pada tahun ini yang notabene adalah tahun politik,” kata Sara di Seminar Nasional ‘Outlook For Indonesia’s Presidential Election 2019’ dalam rangka HUT Habibie Center yang ke-19 tahun di Jakarta, Selasa (13/11).
Juru bicara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, itu menyatakan Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara dalam penguasaan sains menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Data yang sama menyebutkan Indonesia ada pada peringkat 64 dari 70 negara dengan kebisaan membaca dan peringkat 63 dari 70 negara untuk penguasaan matematika.
Secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia ada di peringkat 62 dari 72 negara. Indonesia kalah dari Korea Selatan yang kini berada di peringkat pertama, bahkan Vietnam yang sudah berada di peringkat ke delapan di dunia.
“Penyebabnya bukan soal anggaran karena kita mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini semua terjadi karena permasalahan manajemen, kualitas sistem pendidikan dan kurangnya dukungan peningkatan kualitas pengajar,” ujarnya.
Salah satu bukti lain kebijakan infrastruktur yang tidak mendorong peningkatan kualitas hidup adalah melambatnya angka penurunan kemiskinan di Indonesia.
Pemerintahan Joko Widodo memiliki kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin paling lambat sejak hampir dua dekade terakhir yakni 0,51 juta jiwa per tahun.
Angka ini lebih lambat ketimbang 2 periode masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni 0,72 juta per tahun di periode pertama dan 0,96 juta jiwa per tahun di periode kedua.
“Kecepatan penurunan kemiskinan pemerintahan ini juga kalah dengan Bu Megawati yakni 0,57 juta, apalagi dengan Gus Dur yang mencapai 5,05 juta jiwa per tahun,” ujarnya.
Sara mengatakan Prabowo-Sandi telah menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi hal tersebut. Ia memastikan pembangunan akan berjalan di semua sektor secara berkesinambungan.
“Pembangunan semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Termasuk soal bantuan sosial di mana kelemahan kita adalah soal tidak akuratnya data penerima, itu harus kita bereskan dalam waktu cepat,” tegasnya.
Pembangunan multidimensi tersebut mendesak segera dilakukan guna menghadapi bonus demografi 2030.
Pembangunan itu melibatkan perbaikan gizi anak-anak, peningkatan sistem pendidikan, penguatan ketahanan energi (terutama terbarukan) dan sistem pertahanan, serta kebijakan mengatasi masalah lingkungan.
“Multidimensi pembangunan bangsa harus menjadi prioritas, bukan single dimensi seperti yang saat ini berjalan yakni infrastruktur. Kita harus segera berbenah dengan tepat dan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden mampu menjawab tantangan dengan solusi yang sesuai,” tutupnya. (arn)
Baca Juga:
Jokowi Disarankan Bentuk Tim Independen Agar Infrastruktur Tak Roboh Lagi
Yusril Kritik Jokowi Soal Gunakan Dana Haji Untuk Infrastruktur
