kabarin.co, JAKARTA-Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, Kamis (17/11) lalu, sempat memancing isu soal kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan pernyataan Prabowo kepada Presiden Jokowi telah jelas. Dimana Gerindra siap membantu pemerintahan Joko Widodo demi kepentingan bangsa dan negara.
“Artinya ya Gerindra akan siap juga masuk dalam pemerintahan Joko Widodo-JK,” kata Arief melalui pesan singkat, Senin (21/112016). Meski Arief mengakui bukan hal yang mudah bagi kader Gerindra yang akan diminta membantu di kabinet
Isu tersebut langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli menyatakan, Partai Gerindra tetap berada di luar pemerintahan pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh Fadli sebelum menghadiri rapat pemilihan pimpinan Panitia Khusus RUU Pemilu pada Senin (22/11) sore.
“Saya kira kami sudah mengambil satu posisi yang strategis. Berada di luar pemerintahan juga merupakan posisi yang strategis bagi Gerindra,” kata Fadli.
Fadli menjelaskan bahwa pernyataan itu sudah disampaikan oleh Prabowo sebelumnya. Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, Gerindra tidak lupa bersikap kritis dalam menyikapi kerja pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi.
Fadli juga menyangkal pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo salah satunya membahas mengenai tawaran posisi di pemerintahan untuk Gerindra. Menurutnya, pertemuan itu hanya silaturahmi biasa sebagai bentuk silaturahmi kenegarawanan.
“Pak Prabowo menyampaikan sejumlah usulan. Terkait kebijakan-kebijakan bagus, tentu kami dukung. Tapi kalau kebijakan itu merugikan rakyat tentu kami koreksi, kami kritik,” kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menepis bahwa pertemuan itu akan membuka peluang bagi kader Gerindra untuk memiliki jabatan dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Ia menyatakan, Gerindra konsisten berada di luar pemerintahan. Posisi bisa berubah pada pemilihan presiden 2019 mendatang.
“Saya kira enggak ada pembicaraan ke arah sana. Gerindra tidak pernah meminta-minta jabatan atau ingin jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kalau itu kan bisa dilakukan sejak awal saja,” tutur Fadli yang menjabat Wakil Ketua DPR ini. (mfs)
Baca juga:
Jokowi ke Hambalang, Gerindra tak Akan Tergiur dan Tetap Jadi Partai Pengontrol Pemerintah
