kabarin.co Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali melakukan pertemuan three partite dengan perwakilan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/ IDB) dan Turki untuk membahas proses pendirian Mega Islamic Bank (MIB).
Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi Bank Dunia/Dana Moneter Internasional (The IMF-World Bank Spring Meeting) minggu lalu dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al Madani dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Turki Naci Agbal.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengungkapkan dalam pertemuan itu, Indonesia, Turki dan IDB bersepakat untuk melakukan koordinasi lebih erat dalam mewujudkan MIB.
“Sudah ada kesepakatan untuk menugaskan satu kelompok, senior official untuk membahas lebih lanjut mengenai struktur kelembagaan (governance structure) dan skema bisnis dari institusi Mega Islamic Bank,” tutur Suahasil di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (22/4).
Mengutip kajian lembaga audit Deloitte, permintaan dari instrumen keuangan syariah cukup besar di dunia. Hal itu, kata Suahasil, menjadi basis pembentukan MIB.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan yaitu kemungkinan operasional kegiatan dilakukan di tiga regional terpisah, misalnya sebagian di Jakarta, Istanbul, dan Jeddah.
Ditargetkan, struktur kelembagaan dan skema bisnis dari MIB bisa rampung dari dalam tempo 6 bulan. Setelah itu, negara-negara yang terlibat baru akan membahas struktur permodalan. (cnn)
Menkeu Bahas Pendirian ‘Mega IslamicBank’ Dengan Islamc Development dan Turki.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan Three Partite dengan Presiden Islamic Development Bank (IDB) dan Wakil Perdana Menteri Turki yang merangkap juga sebagai Menteri Keuangan membahas tentang pendirian “Mega Islamic Bank” (MIB).
Pertemuan itu dilakukan dalam rangka kunjungan Menkeu Bambang ke Amerika pada 12-18 April lalu.
Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk adanya koordinasi lebih erat lagi diantara negara-negara yang akan menjadi pendiri dari “Mega Islamic Bank”.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suwahasil Nazara mengatakan selain koordinasi dalam pertemuan tersebut juga membicarakan struktur kelembagaan dan skema bisnis serta pendanaan terhadap pendirian “Mega Islamic Bank”.
Sampai saat ini katanya belum ada nominal capital yang dikeluarkan oleh negara-negara pendiri “Selama ini yang dibahas hanya strukturnya saja. Menkeu bersama ADB dan Turki membentuk tim kecil untuk membuat struktur governance ,” ujar Suwahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (22/4/2016).
Menurut Suwahasil butuh waktu 6 bulan untuk merumuskan struktur pendirian “Mega Islamic Bank”.
Setelah 6 Bulan merumuskan struktur katanya baru ada pembicaraan mengenai capital.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mewakili Indonesia ikut menghadiri pertemuan IMF-World Bank Spring Meetings di Washington DC Amerika Serikat pada 12-18 April 2016 lalu.
Menkeu Bambang hadir dalam pertemuan tersebut dalam kapasitas sebagai Ketua Development Committe (DC) dan sebagai bagian persiapan Indonesia sebagai tuan rumah sidang tahunan IMF-WB pada tahun 2018 mendatang. (kom)
