kabarin.co Jakarta – Seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Aristo Purboadji Pariadji secara terbuka menolak upaya pemakzulan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Aristo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, menyatakan secara tegas menolak menandatangani edaran HMP karena itu tidak tepat, bahkan alasannya tidak kuat dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi seperti yang diusung Fraksi Gerindra.
Penegasan tersebut disampaikan terkait dengan beredarnya HMP sejak pertengahan Mei 2016 dan hingga saat ini dari 15 anggota Fraksi Partai Gerindrandi DPRD DKI , tinggal satu anggota yang belum setuju.
Aristo mengemukakan sejumlah alasan penolakan itu antara lain, ada ormas yang diduga menekan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik untuk menggulirkan HMP, tidak jelas.
“Tuntutan mereka juga tidak jelas. Salah satu tuntutannya, Pak Ahok harus dimakzulkan karena mempraktikan e-budgeting karena dianggap melanggar UU terkait anggaran,” katanya.
Menurut dia, kemajuan teknologi informasi harus dilibatkan dan dimanfaatkan dalam pemberantasan korupsi.
Hal itu karena melalui sistem elektronik tersebut akan terjadi transparansi sehingga meminimalisasi praktik penggelembungan proyek (mark up), korupsi dan sebagainya,
Dikatakan, e-budgeting yang diterapkan Pemprov DKI patut diapresiasi karena UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pengelolaan informasi daerah dikelola dalam suatu sistem pengelolaan informasi daerah.
“Ini memberi ruang kreativitas bagi Pemda untuk menerapkan sistem keuangan yang lebih baik, sekaligus mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, lanjutnya, alasan pemakzulan karena kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi, juga tidak tepat karena kasus itu murni kasus hukum, bukan politik.
“Jadi, sebaiknya tunggu saja sampai kasus hukumnya selesai. Jangan sampai kita menghukum orang yang belum tentu bersalah,” katanya.
Sikap individu
Aristo berani tidak sejalan dengan anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra lainnya yang secara bersama-sama menandatangani HMP karena itu bukan perintah partai ataupun fraksi, melainkan sikap masing-masing individu yang sifatnya pribadi.
Ia juga tidak khawatir jika langkahnya itu malah membuatnya dijatuhi sanksi.
“Saya siap dengan risiko apa pun. Saya bukan pro-Ahok, tapi saya pro anti korupsi,” katanya.
Siapa Aristo?
Tercatat beberapa waktu lalu seperti yang dilansir merdeka.com kinerja wakil rakyat yang kembali menjadi sorotan. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Aristo Purboadji Pariadji membuat ulah melakukan tindakan indisipliner dengan absen hingga berbulan-bulan.
Berdasarkan data absensi rapat Fraksi Gerindra, Aristo tercatat tidak pernah hadir dalam rapat rutin digelar fraksi Gerindra sejak September hingga November.
Sedangkan pada bulan-bulan sebelumnya, anggota komisi C ini hanya menandai daftar absensinya beberapa kali. Dalam absen, tertulis tanggal 10 Juli, 7 dan 14 Agustus 2015.
Saat dikonfirmasi, Salah satu staf Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Sulhy mengakui bahwa sejak lama Aristo tidak hadir ke kantor. Katanya, Aristo juga diketahui tidak pernah mengikuti rapat baik di internal maupun rapat dewan.
“Saya tidak pernah melihat aktivitas beliau di sini dalam beberapa bulan terakhir,” katanya ketika dikonfirmasi, Rabu (2/12).
Ahmad enggan berkomentar lebih jauh soal sikap indisipliner politikus dari dapil Koja, Cilincing, Kepulauan Seribu, dan Kelapa Gading itu. “Karena kan saya hanya bertugas di Fraksi saja,” terang Ahmad.
Sementara, berdasarkan data yang dihimpun, Aristo kedapatan baru sekali mengikuti reses dengan turun melihat kondisi masyarakat secara langsung dari dua kali kegiatan yang telah berjalan.
“Hanya reses pertama dia turun. Yang kedua, enggak ikut, karena uangnya dikembalikan,” ungkap salah seorang staf Fraksi yang engga disebutkan namanya.
Kendati demikian, ketika para awak media mengonfirmasi langsung dengan mengirim pesan singkat ke Aristo, dirinya sampai sekarang diketahui belum merespon. (an)
