“Alhamdulillah, prestasi ini tentu patut kita syukuri. Kedepan prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,” ungkap gubernur.
Beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP lanjut gubernur, antara lain, senantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Sri Mulyani mengapresiasi pemda dan kementerian dan lembaga yang bisa mendapat opini WTP dari BPK, walaupun tengah menghadapi tantangan berupa situasi yang masih pandemi dan gangguan eksternal dari global.
“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah pada tahun sebelumnya hanya 89.7 persen, meningkat menjadi 92,25 persen. Dengan kata lain 500 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, dan untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan opini WTP. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa” ungkap Menkeu dalam sambutannya.
