“Terlalu minim anggaran yang disediakan. Dan, saya juga sudah sering suarakan. Kini, yang terkena dampaknya masyarakat juga. Ini yang saya sesalkan,” tandas Nurnas.
Politisi Demokrat yang juga pernah memimpin LPJKD Sumbar itu, menyampaikan perlunya Pemda belajar pada pendahulunya dalam peningkatan infrastruktur daerag.
“Waktu zaman Kepala Dinas PU tahun 2004 sampai 2014, begitu gigih bersama DPRD Provinsi berjuang ke Kementrian PU. Kini seperti sama-sama terlena dan tidak berpikir ke infrastruktur. Sumbar minim perbaikan. Bencana yang merusak infrastruktur terus terjadi silih berganti. ” tukasnya.
Untuk itu, katanya, dengan keterbatasan anggaran daerah, sudah seharusnya gubernur memiliki para pembantu yang punya jaringan lobi ke pusat seperti masa Sabri Zakaria, Hediyanto dan Dodi Ruswandi.
“Dengan begitu, kita bisa mendapatan dana pusat untuk menangani masalah sungai, pantai, termasuk yang perlu cepat Batang Anai mulai dari Sikayan Pasie Laweh, Pasa Usang di daerah Sukulik, Talao Mundan (belakang Coa-cola) yang sudah terus tergerus air dan berdampak ke jembatan. Jadi jangan sampai sudah terjadi bencana baru sibuk sana ke mari, tapi lakukan perencanaan sejak awal dengan skala prioritas jelas. Perhatikan secara serius infrastruktur yang ada dengan pengecekan rutin,” ingatnya.
