Dia mengatakan sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan informasi. Secara nasional, sebaran pemberitaan DPRD Sumbar menepati urutan kedua setelah DPRD DKI Jakarta. Capaian tersebut, merupakan hasil penilaian dari lembaga survei resmi.
Disisi lain menjelaskan, beberapa waktu lalu Sumbar diterpa bencana alam, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Pemerintah daerah tengah fokus dalam upaya-upaya perbaikan hingga membuat masyarakat nyaman. Daerah daerah seperti Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan akan menjadi perhatian untuk ditangani pasca bencana banjir dan longsor.
Untuk diketahui kunjungan Banggar DPRD Jambi berkaitan dengan pendalaman strategi target dan realisasi anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dalam LKPJ Gubernur Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2023.
Sementara Wartono anggota Banggar DPRD Jambi dari Fraksi PDIP mengatakan,
penangan stunting, kemiskinan
ekstrem dan permasalahan menjadi salah satu pijakan bagi DPRD Provinsi Jambi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) TA 2025.
