kabarin.co – Papua merupakan wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Tanah Air. Menjelang Pilkada 2018 perhatian khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara sangat diperlukan.
Fokus perhatian terhadap Papua dianggap belum maksimal oleh Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta. Dia menyontohkan Kabupaten Mimika yang diikuti lima pasangan calon (paslon) kepala daerah yang semuanya bermasalah.
Ada Kejanggalan Pada Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Mimika
Persoalan tidak berhenti sampai di situ karena masyarakat di sana masih banyak yang mengeluhkan proses tahapan Pilkada serentak 2018.
“Empat dari lima paslon maju dari jalur independen. Padahal empat paslon itu tidak memenuhi syarat dukungan 10 persen dari total masyarakat yang memiliki hak pilih,” kata Kaka saat konferensi pers di Bawaslu Pusat, Kamis (30/3).
Pantauan KIPP terdapat empat calon perseorangan sehingga mewajibkan 40 persen dukungan masyarakat disana. Faktanya hanya ada 25 persen penduduk Kabupaten Mimika yang memiliki hak pilih.
“Ini persoalan yang janggal,” tegasnya.
Kaka meminta kepada penyelanggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan fungsi supervisi kepada KPU di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Ada lima paslon yang maju di Pilkada, Kabupaten Mimika. Empat paslon dari jalur independen yakni adalah Petrus Yanwarin-Alpius Edoway (Petraled), Hans Magal-Abdul Muis (HAM), Robert Waoropea-Albert Bolang (RnB) dan Wilhelmus Pigai-Athanasius Allo Rafra (MUSA).
Satu paslon dari jalur partai politik sekaligus petahana adalah Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (Omtob). (arn)
Baca Juga:
Sepuluh Daerah Tergolong Rawan Korupsi Pilkada Serentak 2018
Bendera Merah Putih Tidak Akan Dikibarkan Di Mimika
Natalius Pigai: “Ini Kita (Papua) Dirampok, Pemerintah Indonesia dan Freeport, Dua-duanya Perampok”
